REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menyebut percepatan kongres memiliki agenda penyesuaian dengan pemerintahan baru periode 2019-2024. Kongres yang sedianya digelar pada akhir tahun ini diketahui dipercepat menjadi 8-10 Agustus 2019.
Ketua DPP PDIP Andreas Pareira menjelaskan, dengan penggantian legislatif dan pemerintahan serentak pada Oktober 2019 mendatang, maka DPP PDIP merasa perlu melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud berkaitan dengan konsolidasi program-program pemerintahan.
"Kita bisa beberapa bulan lebih dulu untuk melakukan konsolidasi, sehingga dengan demikian ketika pemerintahan baru terbentuk itu di PDIP juga sudah ada konsolidasi baik organisasi, strukural maupun juh konsolidasi program pemerintahan," kata Andreas di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (18/6).
Dia mengakui, sesuai AD/ART partai, kongres sedianya akan dilaksanakan secara lima tahunan. Yang terdekat menurut siklus ini baru jatuh pada akhir tahun 2019. Namun, bila kongress dilakukan pada akhir tahun, menurut dia, PDIP bisa jadi akan ketinggalan dengan agenda pemerintahan 2019-2024.
Pemimpin Baru PDIP?
Andreas menolak berbicara soal isu calon-calon pimpinan partai berlambang banteng moncong putih itu. Ia juga enggan berspekulasi soal munculnya posisi baru di struktural PDIP, yakni ketua harian. Posisi itu, menurut dia, lebih lanjut akan dibicarakan dan disusun dalam AD/ART.
"Kita bicarakan kalau ada kebutuhan (struktur baru), kan itu nanti disusun dalam AD/ART baru kemudian ya posisi jabatan itu bedasarkan rancangan AD/ART," papar Andreas.
Terpisah, poltikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, Megawati Soekarnoputri masih belum tergantikan dalam menduduki pucuk pimpinan partai ini.
"Jadi menurutku itu, nanti Bu Mega yang akan (memimpin PDIP --Red). Kalau menerima kembali aklamasi permintaan dari anggota kongres peserta kongres untuk melanjutkan, ya nanti bu Mega yang akan mengurus pengurus pusat," kata dia.
Eva juga enggan berspekulasi soal adanya posisi baru, ketua harian yang disebut - sebut bakal diisi putra-putri Megawati, Prananda Prabowo dan Puan Maharani.
"Menurutku apa pun nanti yang policy dari ketum (ketua umum) terpilih, ya biasanya dilaporkan ke kongres. Nah itu akan menjadi kejutan kayaknya," kata Eva menutup pembicaraan, Selasa (18/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika