REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator lapangan (korlap) aksi massa di kawasan patung kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Abdullah Hehamahua mengatakan, dira sempat menerima penghargaan Wirakarya pada tahun 1993 silam. Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyebut, penghargaan tersebut diberikan atas dedikasinya yang dianggap membantu negara dalam memupuk integritas nasional, khususnya di KPK.

Abdullah mengaku, ketika kembali melihat piagam penghargaan Wirakarya itu, hatinya tergerak untuk menunjukan integritasnya. Karena itulah ia berani menerima amanah untuk menjadi korlap dalam aksi massa pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

"Saya mendapat penghargaan Wirakarya karena integritas, lalu ke mana integritas saya selama ini membiarkan keadaan seperti ini?" kata Abdullah saat ditemui di lokasi aksi, Selasa (18/6).

Padahal, sambung Abdullah, dalam salah satu buku yang ditulisnya, dia sudah menghitung, jika kondisi Indonesia yang tidak adil, tidak jujur, dan tidak transparan terus-menerus, maka Indonesia dalam keadaan bahaya. "Kalau kondisi seperti ini terus, maka Indonesia bisa dalam keadaan bahaya. Bisa bubar, bisa ada perpecahan atau jadi jajahan salah satu super power," ungkap Abdullah.

Selain itu, Abdullah menyebut, keputusannya untuk kembali turun langsung ke lapangan memimpin gerakan aksi penyampaian pendapat itu juga diminta oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Seperti FPI, GNPF, alumni PA 212, dan alumni Universitas Indonesia (UI).

"Oleh karena itu saya memutuskan untuk turun langsung memimpin gerakan. Alhamdulillah teman-teman dari FPI, teman-teman GNPF, teman-teman dari alumni PA212, kemudian dari alumni UI meminta saya memimpin gerakan ini. Itulah pertimbangan saya bersedia (menjadi korlap aksi massa)," tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika