REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Deputi II bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut Alu Dohong mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, agar menganut konsep green and smart city jika ibu kota jadi dipindah. Konsep itu mengombinasikan antara kota pemerintahan berbasis keberlanjutan dan teknologi serta memperhatikan efisiens.
"Jadi, konsep perpindahan ibu kota pemerintahan Indonesia tidak melupakan aspek lingkungan, budaya dan ekonomi, tapi tetap mengikuti perkembangan teknologi di era 4.0 seperti sekarang ini," kata dia, usai menjadi narasumber seminar nasional ''Menyambut Ibu Kota Pemerintahan NKRI'', Sabtu (15/6).
Dia meyakini konsep green and smart city sangat memungkinkan dilaksanakan di Kalteng jika terpilih menjadi ibu kota pemerintahan Indonesia. Desainnya tidak sama persis seperti di DKI Jakarta.
"Ini kan memindahkan ibu kota pemerintahan Indonesia, bukan pusat bisnis. Desainnya harus menyesuaikan dengan fungsinya sebagai administratif," ucapnya.
Dia membenarkan perpindahan ibu kota tersebut satu sisi membuat lokasi baru, disisi lain membuka atau membabat hutan. Namun, dengan adanya konsep green and smart city, membuat hutan tidak dibuka semua. Sejumlah tanaman di lokasi ibu kota pemerintahan itu tidak ditebang dan tetap dipelihara.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalteng periode 2005-2015 Agustin Teras Narang mendukung konsep green and smart city" yang diusulkan Alu Dohong. Menurut dia, konsep tersebut sama seperti yang dipikirkan selama ini bahwa ada kota menggunakan teknologi, tapi tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, budaya dan ekonomi.
"Kalau konsep itu diterapkan nantinya di ibu kota pemerintahan Indonesia, saya yakin akan menjadi ikon. Bukan hanya Ikon untuk Kalteng, tapi juga se-Indonesia, bahkan dunia. Sangat bagus sekali konsep yang diusulkan Pak Alu Dohong," kata Teras Narang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
