REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, 57 kelurahan di lima kecamatan akan menerima masing-masing Rp 2 miliar. Anggaran tersebut rencananya akan diberikan pada 2020 mendatang.
Dengan adanya bantuan tersebut, Sutiaji meminta para camat dan lurah agar mengoptimalkan anggaran sebaik mungkin. "Kaitan itu akan ada pembekalan dan
workshop secara khusus untuk manajemen pengelolaan anggaran tersebut, dan saya minta setiap lurah untuk memperhatikan dan mempedomani hal itu," kata Sutiaji.
Selain itu, Sutiaji menekankan, para camat dan lurah agar membangun hubungan yang harmonis dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Kemudian juga dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi yang sinergis. Dengan demikian, tidak ada lagi ada cerita "gesekan" antara aparatur dengan masyarakat.
Secara khusus, Sutiaji juga memerintahkan para lurah untuk memainkan peran pejabat struktural di bawahnya. Mereka diharapkan tidak sekedar memenuhi absensi kerja saja. Namun harus memiliki hasil konkrit terkait dengan kinerja.
"Maka tidak boleh ada hanya duduk duduk saja atau sekadar finger (absensi). Namun Pak Camat dan Pak Lurah melihat dengan betul keluaran kinerja aparatnya. Pelan tapi pasti akan kita develop sebuah aplikasi yang dapat menjadi sebuah tabulasi penghitungan kinerja aparatur," tegas Sutiaji.
Menurut Sutiaji, dorongan tersebut sejalan dengan PP 20/2019 tentang manajemen kinerja. Dalam hal ini, keaktifan ASN akan menjadi instrumen penilaian. Apalagi Sutiaji saat ini tengah menekankan agar pelayanan publik ke lebih dipusatkan di kelurahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
