REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah partai pendukung Prabowo-Sandiaga diisukan ditawari kursi menteri. Namun PKS sepertinya memilih untuk tetap menjadi oposisi.
Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, wajar jika mereka tidak ditawari kursi menteri lantaran posisi PKS selalu berada di luar pemerintah.
"Biarlah kami menjadi oposisi, biarlah kami berada di luar kabinet, toh berada di luar kabinet bukan berarti tidak konstitusional, berada di luar kabinet juga konsitusional," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).
Ia menjelaskan, PKS memiliki pengalaman baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Meskipun nantinya PKS berada di luar kabinet, ia menegaskan partainya akan tetap berperan untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia lebih berkualitas.
Menurutnya berada di luar pemerintah bukan berarti menjadikan PKS tidak bisa ikut membangun bangsa. "Kami justru berada di luar pemerintah untuk memastikan demokrasi masih ada di Indonesia dan hendaknya memang menurut saya sebaiknya ya tidak perlu semua diajak ke pemerintah, harusnya konsisten saja," ujarnya.
PKS juga tetap meyakini bahwa Gerindra akan tetap berada di luar pemerintahan meski kabarnya mereka juga diisukan ditawari posisi menteri.
Menurut Hidayat terlalu dini membicarakan kursi di tengah proses sengketa Pilpres di MK yang saat ini baru akan berlangsung. "Jadi jangan juga terlalu cepat menyimpulkan, kalau nanti MK memutuskan Pak Prabowo yang menang bagaimana?," tanyanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika