REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sekretaris Eksekutif Labor Institut Indonesia Andy William Sinaga menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melakukan operasi yustisi. Hal itu guna menekan jumlah warga pendatang ke wilayah setempat usai Lebaran 2019 kali ini.
Menurut Andy, akan ada ribuan pendatang baru yang masuk ke Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi, karena keberadaan sejumlah kawasan industri disana. Selain itu juga karena kebaradaanya sebagai penyangga ibu kota Jakarta.
Mayoritas akan datang bersama para pekerja yang sedang melakukan mudik Lebaran di kampung halaman. "Menurut data yang kami himpun, lebih kurang 300 ribu buruh di kawasan industri dari Kabupaten dan Kota Bekasi mudik ke Jawa dan Sumatera. Diprediksi para buruh tersebut akan membawa sanak keluarga dan teman - temannya ketika balik," ungkap Andy, Sabtu (8/6).
Setidaknya, sambung Andy, akan ikut serta sebanyak 100 ribu orang bersama mereka yang kembali.
Maka dari itu, Andy menyarankan kepada Pemkot dan Pemkab Bekasi agar mengantisipasi pendatang baru tersebut dengan melakukan operasi yustisi atau operasi kependudukan. "Lakukan pengecekan dokumen, seperti surat keterangan dari daerah asal," kata dia menyarankan.
Lebih lanjut, ia menyarakan agar operasi yustisi dilakukan dengan melibatkan pihak kepolisian. Dilakukan dengan memeriksa di kantong-kantong industri di kota maupun kabupaten.
"Sehingga fenomena pendatang baru tersebut tidak menjadi ancaman serius bagi Kota dan kabupaten Bekasi," ujarnya.
Ancaman serius itu menurut Andy adalah potensi terjadinya berbagai permasalahan sosial. Seperti naiknya angka pengangguran danmunculnya pemukiman illegal.
"Kerawanan sosial juga mungkin terjadi seperti naiknya angka kriminalitas, menjamurnya pedagang kaki lima, dan tawuran serta potensi gangguan terorisme,"paparnya.
Terlebih lagi, sambung dia, para pendatang baru tersebut minim pendidikan, keterampilan dan keahlian. Tentu akan sulit memasuki lapangan kerja sehingga kerawanan sosial itu sangat mungkin terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika