REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, membantah sinyalemen dia melakukan mobilisasi PNS untuk mendukung capres pejawat, Joko Widodo (Jokowi). Kepala daerah yang mendukung Jokowi pun disebutnya mendeklarasikan dukungan atas inisiatif sendiri.
"Kalau ada tuduhan ke Pak Jokowi, mungkin saya sebagai Mendagri menggerakkan atau mobilisir PNS, itu secara fakta dan kenyataan bisa di lapangan bisa dicek. Sama sekali tidak ada mobilisasi," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/5).
Dia melanjutkan, jika ada kepala daerah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi, itu atas dasar inisiatif dan kesadaran masing-masing. "Tidak pernah ada instruksi atau arahan dari pusat. Saya sebagai Mendagri menjamin bahwa kepala daerah mengikuti aturan main sebagaimana ketentuan undang-undang yang ada, " tuturnya.
Dia menambahkan, apapun kewenangan penyelenggaraan Pemilu ada pada KPU dan pengawasan pada Bawaslu serta DPR. "Sementara fungsi pemerintah adalah membantu sebagaimana permintaan KPU. Misalnya seperti Dukcapil maupun perbantuan daerah," ungkap Tjahjo.