REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono melakukan penandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di kantor Kemendagri, Senin (20/5), terkait pembinaan ideologi Pancasila bagi pegawai negeri sipil (PNS).
Hariyono mengatakan, selama ini BPIP sudah bekerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berada di bawah Kemendagri.
Dia menuturkan, dengan penandatangan Mou kali ini, BPIP bertugas untuk melakukan pendampingan bagi calon PNS (CPNS) ketika mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) maupun PNS yang akan naik eselon. "BPIP sebagai lembaga melakukan sosialisasi Pancasila itu perlu bantuan lembaga lain, salah satunya Kesbangpol di Kemendagri yang selama ini belum maksimal, kita gandeng, sehingga BPIP tak perlu membentuk lembaga baru lagi," kata Hariyono.
Penandatanganan nota kerja sama tersebut disaksikan Ketua Dewan Pengawah BPIP Megawati Soekarnoputri, anggota Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Dicky R Munaf, serta Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agristina.
Menurut Hariyono, BPIP akan berusaha melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk terus menggencarkan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada PNS. Setelah menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, (Kemenristekdikti), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kali ini pihaknya menggandeng Kemendagri.
"Kegiatannya menjadi tanggung jawab kementerian bersangkutan, tapi substansi nilai-nilai Pancasila terkait dengan BPIP," ujar guru besar Universitas Negeri Malang (UM) itu.
Dia pun sudah memiliki gambaran langkah konkret kerja sama dengan Kemendagri. Salah satunya dengan mengusulkan adanya kampung-kampung Pancasila, yang bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat. Hariyono sempat menyunggung Kampung Mujaer di Kabupaten Blitar, yang masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari menerapkan laku hidup Pancasila, bukan hanya tataran verbal.
"Kampung-kampung sudah kita kunjungi itu mengapa oleh Kemendagri tidak diapresiasi? Misalnya nanti ada lomba kampung Pancasila," ujar Hariyono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
