REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) menilai, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi keamanan pada saat pengumuman hasil pemilu 22 Mei 2019. Menurut IPW, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan isu-isu gangguan keamanan yang dilontarkan pihak tertentu.
"Dari pantauan Ind Police Watch (IPW), situasi Indonesia yang sangat kondusif ini terlihat sejak berlangsungnya kampanye hingga hari H pencoblosan," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Ahad (19/5).
Terlepas dari perdebatan politik yang terjadi, IPW menilai situasi keamanan dan ketertiban masyrakat (Kamtibmas) masih kondusif. Menurut Neta, Polri menerapkan konsep pendekatan keamanan hingga ke akar rumput, sehingga deteksi dan antisipasi dini bisa dilakukan.
Kedua, medsos justru lebih menjadi kanalisasi konflik di Indonesia. Artinya, jelas Neta, para pendukung capres merasa lebih asyik perang di medsos. "Sehingga kehabisan energi untuk perang di Hal ini berdampak sangat positif bagi situasi kamtibmas. Medsos yang bingar bingar dengan perang opini tidak berdampak ke lapangan yang aman dan terkendali," kata Neta.
Situasi kondusif, diprediksi Neta akan berlangsung hingga 22 Mei maupun saat pelantikan presiden terpilih. Meski ada pihak pihak yang mencoba memprovokasi publik dengan isu pengerahan massa, Neta menilai isu itu riuh di medsos saja.
"Di sisi lain, meski situasi Kamtibmas sangat kondusif, Polri tetap agresif melakukan pagar betis dan antisipasi maupun deteksi dini. Kantong kantong radikalisme dan terorisme terus menerus disapu bersih.
Sementara, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian indonesia (Lemkapi) juga meyakini situasi keamanan tanah air akan kondusif pasca KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019. "Kami berkeyakinan, semua pihak akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi Indonesia yang damai," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Ahad (19/5).
Menurut mantan anggota Kompolnas ini, dirinya yakin semua pihak termasuk para capres dan pendukung akan mengikuti aturan main dalam Pilpres, termasuk bila menemukan ada kecurangan dan akan menyampaikannya lewat MK. "Bukan lewat people power alias hukum jalanan seperti yang disampaikan pihak tertentu selama ini," kata Edi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika