REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demorkat di DPR RI belum menentukan sikap terkait wacana pembentukan panitia khusus (pansus) Pemilu. Anggota DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan fraksinya belum memberikan arahan untuk menyikapi wacana pembentukan pansus terkait Pemilu 2019.
"Secara umum rasanya memang Pansus bisa jadi mekanisme pendalaman karena itu bisa lintas sektoral, lintas instusi. Tetapi sampai saat ini saya juga belum ada arahan dari fraksi terkait dengan apakah mendorong dibentuknya Pansus ataukah kami tetap akan mendalami dulu di Komisi II," kata Herman di Kompleks DPR RI, Jakarta (9/5).
Wakil ketua Komisi II DPR itu pun mengatakan, Komisi II sedang mendalami seluruh proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Yang menjadi perhatian yakni peristiwa meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di berbagai daerah di Indonesia.
Untuk membahas pemilu, Komisi II telah mengagendakan rapat dengar pendapat bersama KPU, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Rapat itu diagendakan pada 23 Mei 2019.
"Dalam rapat internal (komisi II) kami bersepakat nanti melakukan evaluasi menyeluruh dengan penyelengga Pemilu terkait berbagai aspek yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019," kata Herman.
Menurut Herman, hasil pembahasan di internal Komisi II DPR dan rapat dengan pemangku kepentingan terkait tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Demokrat untuk menyikapi wacana pembentukan pansus terkait Pemilu 2019.
“Nanti setelah itu kami bisa mendapatkan bahan dan kalaupun memang mekanisme pansus bisa dijadikan mekanisme tentu saya sebagai pimpinan Komisi II DPR yang berasal dari Demokrat akan berkonsultasi dengan ketua fraksi. Arah kebijakan tentu menjadi arah kebijakan fraksi,” ujar Herman.
Usulan pembentukan pansus pemilu digulirkan oleh PKS dan Gerindra dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (8/5). Anggota fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Sukartono juga mengaku prihatin dengan pelaksanaan pemilu kali ini yang menyebabkan hilangnya ratusan nyawa. Anggota komisi V DPR tersebut juga menyayangkan adanya berbagai laporan kecurangan yang terjadi pada pemilu kali ini.
"Kami tegaskan kami dari Fraksi Gerindra mendukung adanya pembentukan pansus pemilu ini yang kami mohonkan kepada bapak pimpinan segera dibentuk agar kita bisa dan ini tidak secara terus menerus akhirnya anggota dari penyelenggara pemilu ini mengalami kecelakaan yang seperti saat ini," kata dia.
Usulan itu pun langsung disambut penolakan oleh fraksi pendukung pemerintah. Fraksi yang menolak yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura.
"Saya menolak pembentukan tim pansus pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi ini keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," kata Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Sekjen Nasdem, Johnny G Plate.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
