REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai lokasi alternatif calon pengganti ibu kota negara, pada Selasa (7/5) kemarin. Jokowi menilai, fasilitas yang berada di daerah ini sangat mendukung pembangunan ibu kota baru, terutama adanya bandara dan juga jalan tol yang diperkirakan akan selesai pada tahun ini.
"Sangat mendukung," kata Jokowi, dikutip dari laman Setkab.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan belum ada keputusan terkait lokasi ibu kota baru ini. Pemerintah masih akan melakukan perhitungan dan kajian lebih lanjut. Ia menyebut, Bukit Soeharto ini merupakan salah satu lokasi yang telah dikaji dalam 1,5 tahun terakhir ini.
“Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airportnya, Samarinda juga ada airportnya. Sudah tidak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada,” ujarnya.
Adanya fasilitas-fasilitas tersebut pun dinilainya akan menghemat biaya pembangunan nanti. Namun, Jokowi mengingatkan, kajian tidak hanya akan dilakukan dari segi infrastruktur, namun juga kajian dari segi sosial politik, lingkungan, juga kebencanaan, dan lainnya.
“Saya kira di sini tidak ada,” ujarnya.
Presiden pun kembali menegaskan, rencana pemindahan ibu kota ini sudah dimulai sejak era Bung Karno yang kemudian juga dilanjutkan di era Presiden Soeharto. Sebagai negara besar, Jokowi ingin agar Indonesia memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat perekonomian.
"Yang paling penting Indonesia sebagai negara besar, kita ingin memiliki juga pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, (dan) jasa. Ya ini, kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju,” jelas Presiden.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, wacana pemindahan ibu kota ini pun harus terencana sangat matang dan diputuskan dengan mempertimbangkan berbagai kajian yang mendalam. Selain Bukit Soeharto, masih ada dua lokasi alternatif lainnya yang akan digunakan sebagai ibu kota baru.
Tak hanya itu, anggaran pemindahan ibu kota inipun diharapkan tak membebani APBN. Karena itu, pemerintah juga tengah mencari skema pembiayaan yang tepat untuk memindahkan ibu kota negara.
Dalam kunjungan ini, turut hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika