REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah serius akan memindahkan ibu kota DKI Jakarta. Bahkan, pemerintah sudah membahas rencana pemindahan sejak tiga tahun terakhir.
"Kami serius dalam hal ini karena sejak tiga tahun yang lalu sebetulnya telah kita bahas di internal," kata Jokowi di depan para pimpinan lembaga saat akan berbuka puasa di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5).
Menurutnya, pada 1,5 tahun yang lalu, pemerintah juga telah meminta Bappenas melakukan kajian rencana pemindahan ibu kota, baik kajian dari sisi ekonomi, sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan. Jokowi pun menyampaikan, tingkat kepadatan penduduk di wilayah Jawa sudah tinggi.
Ia menerangkan kepadatan Pulau Jawa mencapai 57 persen atau sekitar 149 juta dari total penduduk Indonesia, sedangkan Pulau Sumatra dihuni oleh 21 persen penduduk, Kalimantan dihuni enam persen, Sulawesi sebanyak tujuh persen, dan Papua serta Maluku masing-masing 2-3 persen penduduk.
Alasan lainnya, Jokowi mengatakan, letak Jakarta berada di jalur rawan bencana dan cincin api. Selain itu, bencana banjir juga masih terjadi di wilayah ibu kota ini meskipun pemerintah telah berupaya keras menyelesaikannya.
"Kedua dari sisi tersedianya air bersih, saya kira ke depan ini akan menjadi sebuah persoalan besar apabila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah dalam hal penyediaan air ini," ujar Jokowi.
Karena itu, ia berjanji segera menindaklanjuti rencana ini dengan berkonsultasi bersama lembaga negara terkait baik dari sisi hukum maupun politik. Ia menambahkan rencana pemindahan ibu kota ini akan segera diputuskan dan akan berkonsultasi bersama para pimpinan lembaga.
Hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan tiga alternatif daerah yang akan dibangun sebagai ibu kota baru. Ketiga daerah tersebut juga telah menyediakan lahannya yakni seluas 80 ribu hektare, 120 ribu hektare, dan juga 300 ribu hektare.
Sementara itu, Jakarta hanya memiliki luas daerah sebesar 66 ribu hektare. "Sehingga, apa yang sudah tersedia ini lebih dari cukup kalau hanya dipakai ibu kota pemerintahan. Artinya ini tinggal memutuskan," tambahnya.
Untuk membangun ibu kota baru ini, Jokowi meminta agar biaya pembangunannya tak membebani APBN. Karena itu, pemerintah saat ini juga tengah mencari skema khusus pembiayaan pembangunan ibu kota.
"Saya sampaikan kepada Menkeu bahwa kita berharap tidak membebani APBN. Akan kita cari sebuah skema khusus sehingga ibu kotanya jadi tetapi APBN tidak terbebani," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika