REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, kebijakan pemindahan ibu kota baru diupayakan tidak menggunakan kawasan hutan.

Menurut Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, konsep ibu kota baru yang diinginkan pemerintah yakni kota yang ramah lingkungan.

“Tentu kita ingin tidak menganggu lingkungan (hutan). Kita mencari lokasi yang tidak jauh dari kota yang sudah ada,” kata Bambang kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (6/5).

Bambang mengatakan, untuk meminimalisasi penggunaan anggaran untuk pengadaan lahan, pemerintah akan mencari lahan yang luas namun dikuasai oleh negara. Hal itu juga akan mendorog efisiensi dalam pembiayaan investasi untuk pembangunan kota.

Lebih lanjut, ia menyebut, lahan yang akan digunakan pemerintah pusat untuk pembangunan ibu kota baru harus terhindar dari potensi bencana kebakaran lahan gambut serta memiliki ketersediaan air yang mencukupi.

Ia menyampaikan, pembangunan ibu kota baru akan didirikan di lahan yang dekat dengan pusat kota. Hal itu agar pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan tidak dilakukan dari awal. Namun, hanya berupa pengembangan dan perluasan sesuai dengan kebutuhan pusat pemerintahan.

“Mengenai lokasi kita memang belum bahas spesifik. Memang akan jadi seperti kota baru, tapi tidak memanfaatkan lokasi yang letaknya terlalu jauh dari kota eksisting,” ujar Bambang.

Hingga saat ini setidaknya terdapat empat provinsi yang digunakan sebagai alternatif ibu kota baru. Yakni di antaranya Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Dari keempat wilayah tersebut, Bambang mengatakan akan meninjau lagi lebih dalam ketersediaan lahan di wilayah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika