REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota. Sesuai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir April, ibu kota bakal dipindahkan ke luar Pulau Jawa.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika memastikan persoalan spekulan tanah tidak bakal terjadi karena pemerintah sudah melakukan mitigasi. "Pemerintah pastikan persoalan ini (spekulan tanah) tidak terjadi karena sudah diantisipasi. Hal ini sudah diantisipasi dari awal, sudah dikelola mitigasi oleh Bapennas soal spekulan tanah," ujar dia dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (4/5).

Sementara  Robert Endi Jaweng dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah ‎menilai tidak mungkin masalah tanah bebas dari para penunggang. Menurutnya, hl seperti itu selalu ada peluang spekulan tanah.

"Tidak mungkin kita bebas dari penunggang bebas. Hal-hal seperti ini selalu ada peluang, spekulan tanah," kata Robert.

Menurut dia, status hukum tanah lokasi ibu kota yang baru harus benar-benar diperhatikan. "Jangan tanah yang baru, nanti dicari-cari dan prosesnya panjang. Banyak proyek infrastruktur terbengkalai karna pembebasan tanah," ujarnya.

Sebelumnya,  Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah pusat telah menyiapkan 300 hektare lahan di luar Pulau Jawa untuk membangun ibu kota baru. Kendati demikian, Sofyan menutup rapat-rapat letak lahan tersebut.

Sofyan menjelaskan, pemerintah sengaja tidak membocorkan lokasi pasti ibu kota pemerintahan agar tidak terjadi lonjakan harga tanah oleh spekulan. "Yang jelas Pak Presiden mengatakan di luar Jawa. Kita sudah ada lahannya, sudah disiapkan," ujar Sofyan di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika