Ahad 05 May 2019 06:09 WIB

Pemindahan Ibu Kota Tanpa Dana APBN, Mungkinkah?

Ibu kota pindah, Presiden Jokowi memilih tidak memakai dana APBN.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Elba Damhuri

Foto:

Menata Jakarta

Endi Jaweng menilai banyak faktor yang menjadi pertimbangan terkait pemindahan ibu kota. Satu di antaranya mengenai penataan Kota Jakarta. "Memindahkan ibu kota bukan sekadar isu dari daerah, melainkan juga bagaimana Jakarta tidak ditinggalkan," kata dia.

Bahkan, sambung Endi Jaweng, Bappenas sudah menyampaikan fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industri, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan tetap di Jakarta.

Dengan demikian, Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis, bahkan harus sudah menjadi pusat bisnis bertaraf regional atau Asia Tenggara.

"Agenda menata Jakarta juga penting. Kita tidak meninggalkan Jakarta karena bisnis dan ekonomi pusat masih di sini (Jakarta)," ujarnya.

Sementara, lanjutnya, ibu kota baru akan menjadi pusat pemerintahan mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Termasuk pula pertahanan keamanan, seperti TNI-Polri serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

Selain itu, dia menilai, pemindahan ibu kota bisa menjadi momentum untuk mengubah strategi pembangunan. Yaitu, dengan membayangkan kondisi Indonesia pada 10-50 tahun ke depan ketika birokrasi harus lebih ramping.

Menurut dia, momentum pemindahan ibu kota ini juga harus didukung pula oleh kerja seluruh pihak. "‎Buat saya ini momentum yang benar. Kita sudah lelah oleh Jakarta yang tidak sehat. Karakter Jokowi kita tahu semua, bicara kebijakan penting, cepat atau lambat pasti terwujud," ujar Endi Jaweng.

"Bagaimana supaya rencana ini lancar? Penting dibuat alat bantu untuk presiden. Harus dibuat lembaga ad hoc yang bekerja sampai ibu kota terbentuk dan running, setelah itu baru dihapuskan," Endi menegaskan.

Karena, lanjut dia, pemindahan ibu kota merupakan isu besar dan tidak bisa dikerjakan oleh kementerian. "Karena kementerian juga banyak pekerjaan yang lain," kata Endi.

Apalagi, lanjut dia, untuk menyukseskan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota, Presiden harus melakukan lobi politik dari sekarang. "Memang ini baru seminggu usulan ini mengemuka. Meskipun ini isu lama, aksi dan reaksi baru sekarang," kata dia.

Presiden juga harus mulai berpikir secara politik untuk ‎mendekati kekuatan-kekuatan kunci agar kemudian dukungan itu mulai muncul. Salah satunya, yaitu mendekati para anggota dewan periode 2019-2024.

(ed: mansyur faqih)