REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengacara Eggi Sudjana, Pitra Romadoni Nasution mengklaim bahwa pernyataan Eggi soal people power adalah sebagai tim advokasi hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Sehingga, dia meminta agar polisi tidak terburu-buru dalam menyelidiki kliennya.

“Iya sebagai kuasa hukum dong, dia tetap sebagai kuasa hukum, advokasi karena ada kecurangan-kecurangan,” kata Pitra di Mapolda Metro Jaya, Jumat (3/5).

Dan lagi terang Pitra, pernyataan Eggi perihal people power tidak memiliki muatan untuk melakukan makar. Melainkan, berkaitan dengan kecurangan-kecurangan yang mungkin saja terjadi dalam Pemilu 2019.

“People power yang dimaksud sesuai konstitusi dan sesuai UU dan dia bicara jikalau kecurangan itu terjadi. (Jadi) konteksnya people power itu protes ke KPU bukan ke pemerintah,” jelas Pitra.

Serta ungkapnya, seorang advokat tidak dapat dipidana ataupun digugat saat sedang menjalankan tugasnya. Ketentuan itu bahkan ungkap Pitra, telah tertuang dalam Pasal 16 Tahun 2003 tentang UU Advokat.

“Ini tolong dicatat oleh penyidik bahwa seorang advokat itu dalam menjalankan tugasnya tidak bisa dipidana atau digugat. Itu diatur dalam Pasal 16 UU Advokat Tahun 2003,” jelasnya.

Karena itu ia melihat seolah penyidik terlalu terburu-buru dalam melakukan penyelidikan. Bahkan ungkapnya, terkesan memaksakan agar kliennya bisa dijerat dengan paska yang dilaporkan. 

“Terhadap hal ini saya menilai selaku penasehat hukim Eggi Sudjana, penyidik terlalu terburu-buru dan tekresan memaksakan kasus ini dan melanggar UU Advokat. Eggi Sudjana ini adalah Tim Advokasi BPN,” paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika