REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang menggodok rencana pemindahan ibu kota. Dari beberapa alternatif yang diberikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih ibu kota dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Keputusan itu dibuat Jokowi dalam rapat terbatas mengenai tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada tiga alternatif yang disampaikan Bappenas. "Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa," kata Bambang setelah mengikuti rapat terbatas.
Bambang menjelaskan, alternatif pertama adalah ibu kota tetap di Jakarta, tetapi daerah di sekitar Istana dan Monas ditata khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Terpusatnya kantor pemerintahan di satu tempat bertujuan menciptakan efisiensi dan memudahkan koordinasi.
Aternatif kedua, pusat pemerintahan dipindahkan ke luar Jakarta dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta. Skenario ini mencontoh pemindahan pusat pemerintahan Putra Jaya, Malaysia.
Menurut Bambang, terdapat beberapa wilayah yang cocok dengan opsi tersebut. Namun, Presiden ingin pemerintah tak hanya terfokus membahas pemindahan ibu kota ke wilayah di sekitar Jakarta.
Bambang mengatakan, opsi pemindahan di Pulau Jawa yang menyumbang ekonomi hingga 58 persen ini tak menjadi pilihan karena Jawa memiliki kepadatan yang tinggi. Apalagi, tak sedikit lahan produktif pertanian yang telah beralih fungsi menjadi wilayah perumahan dan properti. "Kita ingin pembangunan lebih Indonesia sentris."
Sementara itu, alternatif ketiga adalah memindahkan ibu kota ke luar Jawa, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Langkah itu juga banyak diterapkan berbagai negara lain, seperti Brasil, Korea, dan juga Kazakstan. Alternatif inilah yang diminta ditindaklanjuti oleh Jokowi.
Pemindahan ibu kota dipandang perlu mengingat padatnya penduduk di wilayah Jabodetabek. Jakarta yang memiliki 10,2 juta penduduk merupakan kota dengan kepadatan penduduk keempat tertinggi di dunia.
Alasan lainnya adalah kemacetan yang sangat parah. Selain itu, daya dukung lingkungan di Jakarta sudah berkurang. Salah satunya terkait masalah kemiringan muka tanah di pantai utara Jakarta mencapai 7,5 cm per tahun yang berkontribusi menyebabkan banjir di Jakarta.
Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengatakan, gagasan pemindahan ibu kota sudah muncul sejak era Presiden Sukarno. "Namun, wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang,"ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, rencana pemindahan ibu kota harus memperhatikan kepentingan jangka panjang. Sejumlah negara, kata Jokowi, telah mengantisipasi perkembangan negaranya pada masa mendatang dengan memindahkan pusat pemerintahan.
"Kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini." Ia meminta pemilihan lokasi harus pula memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis. "Tapi, saya meyakini kalau dari awal disiapkan dengan baik, gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," kata Jokowi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, ada beberapa kriteria yang menurut Bappenas harus diperhatikan untuk dipilih sebagai lokasi baru ibu kota. Kriteria tersebut, antara lain, lokasi harus berada di tengah-tengah Indonesia, aman secara geografis, dan minim terjadi bencana. "Paling aman Kalimantan," ujar Basuki. (Dessy Suciati Saputri/Sapto Andika Candra ed: satria kartika yudha)
KRITERIA IBU KOTA BARU
1. Lokasi berada di tengah nusantara demi mewujudkan Indonesiasentris.
2. Ada lahan luas milik pe me rintah dan BUMN sehingga bisa menghemat anggaran.
3. Memiliki risiko kebencanaan yang kecil.
4. Memiliki sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
5. Dibangun di daerah yang infrastrukturnya sudah cukup bagus. Ada bandara hingga pelabuhan.
6. Tidak jauh dari pantai.
7. Memiliki layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi memadai.
8. Penduduk asli harus memiliki buda ya terbuka terhadap pendatang.
9. Tidak terlalu dekat dengan perbatasan.
Sumber: Bappenas
Ikuti Whatsapp Channel Republika