REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih perlu berkonsultasi dengan parlemen terkait rencana pemindahan ibu kota pemerintahan dari DKI Jakarta ke lokasi lain. Jokowi menyebutkan, konsultasi dengan DPR, para ahli, dan tokoh masyarakat perlu dilakukan karena pemindahan ibu kota menyangkut pembangunan jangka panjang dan perancangan ibu kota pemerintahan yang 'mewakili' Indonesia.
"Nanti semua baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya kalau udah matang nanti diputuskan tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR," kata Jokowi usai berdialog dengan para buruh di Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4).
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memberi sinyal bahwa Pulau Kalimantan adalah lokasi paling ideal untuk pemindahan ibu kota pemerintahan yang baru. Hal itu sejalan dengan niat pemerintah memilih ibu kota pemerintah yang menunjukkan Indonesia-sentris, alias keberpihakan pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan yang merata.
"Bisa di Sumatra tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah tengah. Kira kira itu lah," kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi pun membocorkan ada tiga kandidat lokasi yang paling potensial dijadikan ibu kota pemerintahan menggantikan DKI Jakarta. Tanpa mau menyebutkan di mana saja lokasi ketiga kandidat ibu kota baru tersebut, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah masih menganalisis daya dukung lingkungan dan memetakan risiko kebencanaan terhadap semua opsi.
"Kemudian nanti pengembangan ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Semua kalkulasi harus dirampungkan dulu nanti disampaikan ke saya nanti saya putuskan," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika