REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tak mudah menentukan lokasi yang akan dijadikan ibu kota Pemerintahan menggantikan Jakarta. Itu karena, lokasi yang dipilih menjadi ibu kota harus memenuhi 10 syarat pemindahan ibu kota.

Menurut JK, lokasi yang dipilih sebagai ibu kota Pemerintahan, antara lain harus berada di tengah Indonesia, penduduknya harus mempunyai budaya toleransi yang baik, namun memiliki risiko kebencanaan yang kecil baik gempa bumi, gunung berapi, maupun tsunami. Selain itu, menurut JK, lokasi yang akan dipilih menjadi ibu kota juga harus memiliki lahan luas yang siap minimal 60 ribu hektar.

"Jadi syaratnya berat memang. Memilihnya tak mudah," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (30/4).

Karenanya, hingga kini Pemerintah masih mematangkan tahap studi dan belum memutuskan lokasi tempat pemindahan ibu kota. Menurut Ketua Umum PMI tersebut, butuh riset yang detil antara Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan lembaga ahli lainnya untuk memutuskan lokasi pemindahan.

Saat ditanyai kemungkinan lokasi berada di Sulawesi, seperti usulan JK dalam rapat Senin (29/4) kemarin, JK tak menampiknya. Menurutnya, Sulawesi memenuhi salah satu syarat yakni berada di tengah-tengah Indonesia. Namun demikian, lokasi yang diusulkan tidak memenuhi syarat lainnya yakni soal kesiapan lahan dan bebas dari risiko kebencanaan.

"Contohnya itu memenuhi di tengahnya Sulawesi. Tapi nggak ada lahan kosong 60 ribu (hektar) yang siap. Tapi ada lagi yang siap, ada bahaya patahan-patahan di situ," ujar JK.

Karena menurutnya, wilayah-wilayah yang berada-berada di wilayah cincin api dan rawan bencana, sudah tidak masuk dalam kriteria untuk lokasi pemindahan ibu kota.

"Jadi pasti bukan di pesisir selatan, Sumatera atau apa, karena itu ring of fire. jadi dimana yang paling aman dari gempa, tsunami, dan sebagainya di antaranya itu. tapi harus berada di tengah negeri ini," ujar JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika