REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menyebut isu pemindahan ibu kota Republik Indonesia adalah keinginan lama Presiden Joko Widodo. Wacana itu kembali dirapatkan secara terbatas oleh presiden pada Senin (29/4).
"Sebuah keinginan lama melihat crowded-nya Jakarta sebagai ibu kota karena memegang dua fungsi yakni kota pemerintahan dan pusat niaga," kata Baidowi saat dihubungi, Senin (29/4).
Dengan dua fungsi yang dibebankan pada DKI, beban wilayah yang dipimpin oleh Anies Baswedan menjadi sangat berat. Baidowi menyebut sejumlah permasalahan yang terus terjadi di Jakarta sebagai Ibu Kota, di antaranya banjir dan macet.
Kendati demikian, Baidowi mengingatkan, pemindahan Ibu Kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam. Pemindahan harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dengan demikian, ia mengatakan, masalah seperti Jakarta tidak terulang di kota yang akan ditetapkan sebagai ibu kota. "Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, transportasi, serta aspek keamanan. Jangan pula di ibu kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru," kata Baidowi.
Secara umum, politikus PPP yang juga wakil ketua direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Ma'ruf ini pun memuji wacana tersebut. "Negara-negara di dunia juga banyak yang melakukan pemindahan ibu kota dan berhasil," kata Baidowi.
Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas rencana pemindahan Ibu Kota, Senin (29/4). Saat membuka ratas, Jokowi menekankan, gagasan pemindahan Ibu Kota ini sudah muncul sejak lama, yakni sejak era presiden pertama Soekarno.
"Sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu, tetapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Menurut Jokowi, rencana pemindahan Ibu Kota harus memperhatikan kepentingan jangka panjang. Untuk membangun sebuah negara maju, ia mengatakan, perlu mempertimbangkan posisi DKI Jakarta yang memikul dua beban sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, sekaligus pusat bisnis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika