REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah serius membahas rencana pemindahan ibu kota Jakarta ke daerah di luar Pulau Jawa. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro, rencana pemindahan ibu kota Jakarta itu akan dilakukan mengingat padatnya penduduk di wilayah Jabodetabek.
Ia merinci, di Jakarta tercatat terdapat 10,2 juta penduduk, di Bekasi sebanyak 2,4 juta penduduk, di Depok sebanyak 2,1 juta, di Tangerang jumlah penduduknya mencapai 2,04 juta, dan di Tangerang Selatan yakni di 1,5 juta.
"Itu semua berlokasi di Jabodetabek. Padahal ibu kota negara kita sekarang ini adalah wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta. Artinya memang kepadatan penduduknya sudah sangat luar biasa apalagi Jakarta adalah kota dengan kepadatan penduduk keempat tertinggi di dunia," ujar Bambang usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Selain alasan kepadatan jumlah penduduk, pemerintah juga mempertimbangkan alasan lainnya yakni masalah kemacetan yang sangat parah. Meskipun, pemerintah telah membangun moda transportasi publik seperti MRT dan LRT, namun menurutnya langkah tersebut belum menyelesaikan masalah transportasi dan kemacetan di Jakarta.
Kemacetan di Jakarta, kata Bambang, telah menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp 56 triliun pada 2013. Saat ini, ia memprediksi kerugian ekonomi hampir mencapai Rp 100 triliun akibat tingginya kemacetan.
"Belum lagi rata-rata commuting time 2-3 jam per perjalanan, kalau bolak balik bisa 4-5 jam. Belum lagi kondisi keparahan akibat kemacetan," ucapnya.
Selain itu, kata dia, daya dukung lingkungan di Jakarta juga sudah tak mendukung. Salah satunya yakni masalah kemiringan muka tanah yang juga berkontribusi menyebabkan banjir di Jakarta. Masalah kemiringan muka tanah itu terutama terjadi di Pantai Utara Jakarta yang bisa mencapai hingga 7,5 cm per tahun. Sedangkan, permukaan air laut juga disebutnya semakin naik.
"Dan tanah itu sudah turun, dalam periode kira-kira 20 tahun terakhir itu sampai 60 cm bahkan mendekati 120 cm sebagai akibat penggunaan air tanah yang berlebihan dan karena penduduk yang jumlahnya besar," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika