REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat sorotan banyak kalangan belakangan ini. Hal ini menyusul rentetan peristiwa sejak dan usai Pilpres 2019 digelar di mana Ketua Umum PAN Zulfikli Hasan telah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah acara kenegaraan.

Juga, sikap Bima Arya, wali kota Bogor yang juga politikus PAN, yang secara terang-terangan mendukung capres Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Terakhir, komentar Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan yang menimbulkan masalah di internal PAN sampai muncul petisi untuk memecat Bara Hasibuan.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan akan segera memanggil Bara Hasibuan untuk dimintai klarifikasi. Hal tersebut menyangkut pernyataan Bara yang dinilai sejumlah pihak bertentangan dengan kebijakan partai. Apa yang dilontarkan Bara memicu kegaduhan di internal PAN.

Menurut Eddy, munculnya petisi pemecatan terhadap Bara dari sejumlah pengurus di seluruh Indonesia diakibatkan langkah politik yang dilakukan Bara sendiri. "Yang bersangkutan tentu akan kita panggil untuk dimintai klarifikasinya," ujar Eddy saat dikonfirmasi, Ahad (28/4).

Eddy mengaku hingga saat ini belum menerima secara resmi petisi dari ratusan pengurus dan kader yang menuntut pemecatan Wakil Ketua Umum Bara Hasibuan. Karena itu, DPP belum bisa memutuskan untuk memproses tuntusan petisi tersebut. "Saya belum terima petisinya," kata Eddy.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Dradjat Wibowo membenarkan adanya petisi dari pengurus dan kader PAN berbagai daerah untuk mendesak pemecatan Bara Hasibuan. Menurut Dradjat, petisi dikeluarkan karena Bara dianggap telah melecehkan partai.

“(Petisi) itu reaksi para pengurus dan kader PAN. Mereka melihat Bara berkali-kali melecehkan keputusan Rakernas PAN 2018," ujar Dradjat, Ahad (28/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika