Kamis 25 Apr 2019 01:50 WIB

Erry Riyana Kritisi Kondisi Bangsa Pascapemilu

Erry Riyana ingatkan masyarakat mengawal kerja besar KPU pascapemilu.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Reiny Dwinanda
Penyelenggaraan pemilu di Kota Medan, Sumatra Utara. (Ilustrasi)
Foto: ANTARA FOTO/Septianda Perdana
Penyelenggaraan pemilu di Kota Medan, Sumatra Utara. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kemanusiaan mengajak seluruh anggota masyarakat untuk bersikap rasional dalam memaknai aktivitas berbangsa dan bernegara dalam konteks demokrasi yang beradab. Salah satunya ialah dengan melakukan penyelesaian secara hukum ketika menemukan indikasi kecurangan pelaksanaan pemilu.

“Selesaikan secara hukum bila ada manipulasi data dan korupsi politik dalam bentuk apapun, oleh siapapun dan pihak manapun," kata Erry Riyana Hardjapamekas mewakili Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kemanusiaan, di Jakarta, Rabu (24/4).

Baca Juga

Erry mengimbau agar masyarkat mendukung dengan mengawal dan mengawasi kerja besar KPU. Ia menyerukan agar setiap dugaan penyimpangan dilaporkan kepada Bawaslu, DKPP, dan aparat penegak hukum.

Erry yang menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007 itu mengatakan, dengan pehitungan hasil pemilu yang saat ini sedang dilakukan, berbagai kritik dan upaya pendelegitimasian diarahkan kepada jajaran KPU. Menurut dia, itu merupakan sebuah ironi karena di tengah upaya delegitimasi tersebut, terdapat sedikitnya 144 orang petugas KPPS meninggal dunia pada saat pelaksanaan dan proses rekapitulasi hasil pemilu itu.

Erry mengimbau agar seluruh elemen masyarakat memberi dukungan dan kepercayaan kepada KPU. Ia berharap agar KPU dapat bekerja secara optimal, objektif, serta transparan dalam perhitungan suara Pemilihan Presiden 2019.

“Mari kita doakan para patriot pahlawan demokrasi kita yang gugur dalam menjalankan tugas mulia, arwahnya mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan," ujar Erry.

Erry pun mengajak seluruh pihak untuk kembali merajut persatuan bangsa pascapelaksanaan Pemilu 2019. Ia mengingatkan Indonesia masih memiliki banyaknya agenda besar pembangunan bangsa yang perlu lekas dilaksanakan.

"Masih banyak agenda besar pembangunan bangsa yang harus diselesaikan bersama-sama, mulai dari memberantas korupsi, membangun warga yang tertib hukum dan beretika, reformasi lanjutan dalam pelayanan publik, dan penegakan hukum," ucap Erry.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement