REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan pengarahan kepada 250 Perwira Kostrad dengan tema “Strategi Pertahanan Negara dan Pengamanan Pemilu Tahun 2019” di Aula Mandala Makostrad, Jakarta Pusat, Selasa (9/4) kemarin. Menhan mengatakan, di tahun politik yang bertepatan dengan pemilihan presiden dan legislatif ini, TNI harus menjaga netralitasnya.
“Sebagai aparat pertahanan dan keamanan negara, kita perlu terus mengamati berbagai dinamika dan perkembangan situasi nasional dengan seksama, karena apabila tidak kita waspadai bersama akan dapat mengimbas serta mempengaruhi stabilitas keamanan nasional,” ujar Menhan, Rabu (10/4) lalu, seperti dalam siaran persnya.
TNI berasal dan lahir dari Rakyat yang bersama-sama berjuang untuk merebut Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. TNI harus senantiasa menjadi organisasi yang dicintai oleh Rakyat. Etos inilah yang menurut Ryamizard, dikemudian dijabarkan kedalam Nilai-Nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945.
Menhan Ryamizard Ryacudu meminta TNI untuk menjaga netralitasnya selama pemilu.
“Sebagai TNI yang terikat sumpah untuk menjaga ideologi negara Pancasila sesuai dengan Marga kedua Sapta Marga, Prajurit TNI memiliki amanah mulia untuk menjaga ideologi Pancasila, semua upaya untuk merubah ideologi Pancasila harus dicegah dan dilawan, karena hakekat dari ancaman ini ujung-ujungnya adalah perpecahan bangsa,” tegas Menhan.
Oleh karena itu, TNI dituntut untuk senantiasa mengedepankan profesionalisme dalam mengimplementasikan perannya sebagai bagian dari sistem kenegaraan. TNI menurutnya, harus selalu menjaga netralitasnya dan selalu berpegang teguh pada prinsip untuk menempatkan kepentingan negara di atas segala kepentingan demi menjaga tetap kokohnya persatuan dan kesatuan.
Hadir mendampingi pada acara tersebut Pangkostrad, Irjen Kemhan, Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Dirjen Renhan Kemhan, Dirjen Strahan Kemhan, Kabadiklat Kemhan, Ses Baranahan
Ikuti Whatsapp Channel Republika