Rabu 17 Apr 2019 20:26 WIB

Moeldoko: Jangan Buru-Buru Katakan Ada Kecurangan

Moeldoko meminta semua pihak tidak terburu-buru menyebut ada kecurangan di pemilu.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Bayu Hermawan
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko di Ballrom Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu (19/1).
Foto: Republika/Bayu Adji P
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko di Ballrom Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu (19/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko, menanggapi pernyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bahwa ada potensi kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu 2019 ini. Moeldoko justru meminta BPN tidak terburu-buru menyebut ada kecurangan.

Menurutnya, justru sejak awal pihaknya meminta tim TKN di akar rumput agar tidak mencari-cari kesalahan kubu lawan. Lebih baik, kata dia, menghadirkan solusi atas permasalahan yang ditemukan di lapangan.

"Jangan buru-buru mengatakan ada kecurangan. Tidak ada yang sempurna, kalau kecurangan siapa mencurangi? Saya juga dapat laporan dari anak-anak di bawah. Saya bilang sudahlah, jangan mencari masalah tapi cari solusinya," jelas Moeldoko usai menemui capres pejawat 01, Jokowi, di Jakarta Theatre, Rabu (17/4).

Moeldoko memastikan bahwa TKN menjalankan prosedur sesuai ketetapan KPU dan pihaknya pun tidak melontarkan pernyataan yang memantik provokasi. "Justru kita redam anak-anak di bawah agar semua ada solusi, agar bukan mencari masalah," ucapnya.

 

Sebelumnya, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak mengatakan pihaknya menerima laporan terkait beberapa keganjilan pelaksanaan Pilpres 2019. Sehingga, menurutnya, berpotensi terjadinya kecurangan.

"Banyak laporan yang masuk ke BPN Prabowo-Sandi terkait pelaksanaan pilpres. Pertama, banyak kertas suara sudah tercoblos sebelum pemungutan suara dilakukan," kata Dahnil di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara Jakarta, Rabu (17/4).

Kedua, menurut dia, di beberapa tempat ditemukan adanya TPS yang menghilang seperti di Palembang, Sumatra Selatan. Sedangkan keganjilan ketiga menurut Dahnil, TPS terlambat melakukan pemungutan suara yaitu seharusnya buka pukul 7.00 pagi namun baru buka 11.00 seperti di Batam. Menurut dia, bukti-bukti tersebut menjadi catatan BPN Prabowo-Sandi untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement