Selasa 16 Apr 2019 06:17 WIB

Pemilu 2019: Hargai Perbedaan, Perkuat Persatuan Umat

Pemilu dan pilpres 2019 bagian dari demokrasi dengan segala perbedaan di dalamnya.

Rep: Wahyu Suryana, Fuji E Permana/ Red: Elba Damhuri
Pencoblosan di Pemilu 2019 (ilustrasi)
Foto:

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak masyarakat menyukseskan pemilu dengan menggunakan hak pilihnya. “Gunakan hak pilih dengan nalar dan nurani untuk memilih capres/cawapres serta calon wakil rakyat yang memenuhi kriteria profetik sidik, tablīgh, amânah, dan fatanah,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam siaran pers.

PBNU pun mengajak jajaran penyelenggara pemilu untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil dan bersih. PBNU mengingatkan agar tak ada pihak-pihak berkompromi dengan politik uang yang terbukti merusak demokrasi dan menimbulkan cacat legitimasi.

Said Aqil turut mengajak para konstestan, tim sukses, pendukung, simpatisan, tokoh politik, tokoh agama dan seluruh warga negara, serta aparat keamanan (TNI/Polri), bahu-membahu menciptakan suasana politik yang damai. Selain itu, tidak memprovokasi rakyat dengan berita hoaks atau ujaran kebencian. Hal yang tak kalah penting adalah menerima hasil pemilu dengan legawa.

Jika ada yang merasa dirugikan dengan hasil pemilu, sebaiknya gunakan prosedur dan mekanisme konstitusional yang tersedia.

Menurut PBNU, Pemilu 2019 menjadi batu uji kesiapan bangsa Indonesia berdemokrasi secara maju dan beradab. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun ini diharapkan dapat mengokohkan persepsi dunia bahwa Indonesia yang mayoritas Muslim dapat menyandingkan Islam dan demokrasi.

“Karena itu, Nahdlatul Ulama mengimbau semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban, berpartisipasi dan berperan aktif memastikan penyelenggaraan pemilu yang damai, bersih, jujur, dan adil," ujar Said.

Fitnah ustaz

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau aparat penegak hukum turun tangan menangani kasus fitnah di media sosial, termasuk yang menimpa mubaligh Ustaz Abdul Somad (UAS). Penindakan oleh aparat penegak hukum dinilai perlu untuk mencegah kemarahan publik.

“Kalau aparat penegak hukum tak turun, masyarakat yang kemungkinan turun langsung,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas, Senin (15/4).

Anwar tak lupa mengingatkan masyarakat agar menjauhkan kehidupan politik dan sehari-hari dari fitnah. Dia mengatakan, membuat fitnah termasuk salah satu akhlak mazmumah atau tercela. “Kita sangat menyesalkan ada fitnah seperti itu (terhadap Ustaz Somad),” ujar Anwar.

Menurut dia, stabilitas dan keamanan bisa terganggu akibat fitnah. Apalagi, Ustaz Somad memiliki banyak pengikut, yang bisa saja marah dan memicu bentrokan sosial. “Ibaratnya, memadamkan api jangan setelah besar, pas kecil itu sudah dipadamkan. Itu tugas pihak aparat keamanan,” kata Anwar. (umi nur fadhilah/andrian saputra ed: satria kartika yudha)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement