REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengimbau kepada seluruh pengawas yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk dapat mengantisipasi terjadinya kerawanan Pemilu pada saat hari pencoblosan. Ia mengaku, potensi kerawanan saat hari pencoblosan sering terjadi, terutama karena antrean.
"Semua petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) agar mengantisipasi kerawanan saat pada saat antrean," ujar Haryadi di Balai Kota Yogyakarta, Senin (15/4).
Ia juga meminta seluruh petugas untuk melayani pemilih dengan baik saat hari pencoblosan. Sehingga, potensi kerawanan tidak terjadi dan Pemilu pun dapat berjalan dengan lancar.
"Pencoblosan ini waktunya terbatas. Layani pemilih dengan sebaik-baiknya, sehingga ketenangan masyarakat memnggunakan hak pilihnya tidak terganggu oleh crowd saat itu," jelas Haryadi.
Ia pun mengaku telah meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam peyelenggaraan Pemilu ini agar bekerja maksimal. "Kita akan berupaya sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Bismillah aman," tegasnya.
Seperti diketahui, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Bagus Sarwono mengatakan kuota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2019 untuk seluruh kabupaten dan kota di DIY sudah terpenuhi. Ada 11.780 pengawas TPS yang sudah dilantik.
"Pengawas TPS sudah terpenuhi sesuai sebanyak jumlah TPS yang ada," kata Bagus.
Untuk Kota Yogyakarta, jumlah pengawas TPS yakni 1.373 pengawas, Kabupaten Sleman sebanyak 3.391 pengawas dan 2.718 pengawas untuk Kabupaten Gunungkidul. Sementara 3.040 pengawas untuk Kabupaten Bantul dan 1.258 pengawas untuk Kabupaten Kulon Progo.
Ia menjelaskan, seluruh Pengawas TPS ini sudah siap untuk mengawal Pemilu yang dilaksanakan pada 17 April 2019 nanti. Bahkan, pengawas tersebut sudah dilantik dan dilakukan bimbingan teknis (Bimtek) pada 25 Maret lalu.
Sementara itu, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di DIY sendiri menempati urutan kedua di Indonesia dengan skor 52,67. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu DIY, Amir Nashirudin mengatakan, daerah paling rawan ada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
Ia menjelaskan, tingginya tingkat kerawanan rata-rata disebabkan karena faktor penyelenggaraan Pemilu seperti kampanye dan data pemilih. Di dua daerah ini, tingkat kerawanan tinggi karena banyaknya penyelenggaraan kampanye yang dilakukan.
Selain itu, faktor lainnya yakni sebaran pemilih luar DIY yang juga tinggi di dua daerah ini. Setelah Kota Yogyakarta dan Sleman, tingkat kerawanan ini disusul oleh Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo.
"Kota (Yogyakarta) dan Sleman ini sebaran mahasiswa banyak dan daerahnya beririsan sehingga berpotensi mengalami gangguan," kata Amir.
Untuk TPS yang rawan akan konflik pun, dapat terjadi karena Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak bisa tertampung saat hari pencoblosan. Hal ini, lanjut Amir, terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2014 lalu.
"surat suara cadangan kan dua persen, kalau DPTb ada 10 persen dan surat suara kurang orang bisa protes. Dan ini bisa mengalami gangguan," jelasnya.
Wakapolresta Yogyakarta, AKBP Ardiyan Mustakim mengatakan, pihaknya siap dalam melakukan pengamanan di Kota Yogyakarta pada pelaksanaan Pemilu 17 April nanti. Sekitar 1.300 personel yang dilibatkan dari jajaran Polresta Yogyakarta pada hari pelaksanaan Pemilu.
"Untuk personel yang menjaga TPS ada 590 orang. Untuk pengamanan kita tiga per empat dari kekuatan sekitar 1.300 personil kita siap," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
