REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin Arif Budimanta, mengatakan program kartu-kartu Jokowi merupakan simbol negara hadir bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia pun membutuhkan pembagian kartu-kartu itu.
"Kartu-kartu ini adalah simbolik untuk negara hadir bagi golongan fakir dan miskin," kata Arif Budimanta dalam keterangan pers setelah debat capres kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu malam.
Jokowi-Maruf Amin menawarkan tiga program jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden yang diwujudkan dengan kartu-kartu yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Program-program tersebut dianggap oleh kubu lawan politiknya sebagai sesuatu yang tidak efektif dan tidak mengandung unsur kebaruan. "Kartu-kartu ini basis datanya sama yakni dari data kependudukan, tujuannya untuk menjawab amanah konstitusi," katanya.
Ia menambahkan, untuk menjawab amanah konstitusi yakni UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" maka Jokowi menggunakan instrumen kartu. "Programnya KIP kuliah, kartu prakerja, dan kartu sembako murah," katanya.
Sementara itu Nita Dewi (Relawan Kelompok Perempuan/Koper UMKM) yang turut serta mewakili TKN saat jumpa pers mengatakan penggunaan kartu-kartu tersebut belum berbasis digital karena sebagian besar masyarakat Indonesia prasejahtera belum 100 persen paham digital. "Kasih kesempatan Pak Jokowi untuk memeratakan digitalisasi sampai akar rumput," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
