REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin Arif Budimanta, mengatakan program kartu-kartu Jokowi merupakan simbol negara hadir bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia pun membutuhkan pembagian kartu-kartu itu.
"Kartu-kartu ini adalah simbolik untuk negara hadir bagi golongan fakir dan miskin," kata Arif Budimanta dalam keterangan pers setelah debat capres kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu malam.
Jokowi-Maruf Amin menawarkan tiga program jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden yang diwujudkan dengan kartu-kartu yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Program-program tersebut dianggap oleh kubu lawan politiknya sebagai sesuatu yang tidak efektif dan tidak mengandung unsur kebaruan. "Kartu-kartu ini basis datanya sama yakni dari data kependudukan, tujuannya untuk menjawab amanah konstitusi," katanya.
Ia menambahkan, untuk menjawab amanah konstitusi yakni UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" maka Jokowi menggunakan instrumen kartu. "Programnya KIP kuliah, kartu prakerja, dan kartu sembako murah," katanya.
Sementara itu Nita Dewi (Relawan Kelompok Perempuan/Koper UMKM) yang turut serta mewakili TKN saat jumpa pers mengatakan penggunaan kartu-kartu tersebut belum berbasis digital karena sebagian besar masyarakat Indonesia prasejahtera belum 100 persen paham digital. "Kasih kesempatan Pak Jokowi untuk memeratakan digitalisasi sampai akar rumput," katanya