REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pendistribusian logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kota Tasikmalaya mulai dilakukan pada Kamis (11/4). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya Ade Zainul Muttaqin mengatakan, proses distribusi akan dilakukan hingga 15 April atau selama lima hari.
Menurut dia, seluruh persiapan Pemilu di Kota Tasikmalaya telah dilakukan dengan matang. Lima jenis surat suara yang akan dicoblos pada 17 April telah 100 persen terpenuhi.
"Hari ini sampai 15 April mulai didistribusikan. Hanya ada beberapa kelengkapan ormulir yang kurang. Tapi dalam waktunya akan terpenuhi 100 persen," kata dia, Kamis (11/4).
Menurut dia, logistik Pemilu itu akan ditempatkan sementara di gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada di aula atau kantor kecamatan. Ia menambahkan, tempat transit sementara itu sudah disterilkan. Baru dari gudang itu, logistik akan didistribusikan kembali ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada H-1 hari pemungutan suara.
Namun, ia mengkhawatirkan beberapa TPS yang tak bisa dijangkau oleh kendaraan roda empat di Kota Tasik. "Tak banyak, hanya empat atau lima dan bisa dilalui motor. Tapi harus pengawasan ekstra, apalagi cuaca sering hujan. Saya harap polisi mengamankan dengan baik," kata dia.
Ade mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan 2.063 TPS, yang rata-rata menggunakan ruang sekolah atau madrasah. Karena itu, ia optimistis pada saat hari pemungutan suara akan berjalan dengan lancar. Namun ia juga mengingatkan untuk TPS yang berada di luar ruangan harus ditingkatkan pengawasannya. Pasalnya, ketika hujan turun proses pemungutan suara otomatis akan sedikit terganggu.
"Kami juga berharap kepada PLN, pada hari H jaminan listrik bisa terlayani," kata dia.
Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Febry Kurniawan Ma'ruf mengatakan, pihaknya bersama TNI akan melakukan pengamanan mulai persiapan, penyelenggaraan, distribusi, pelaksanaan dan pasca. Ia menegaskan, total aparat keamanan yang akan diturunkan berjumlah 1.200 TNI/Polri, ditambah Linmas sekitar 5.000.
"Potensi kerawanan sudah kita petakan, mulai dari politis, kriminalitas, dan bencana. Karena cuaca tidak menentu, kerawanan bencana banjir dan longsor akan menjadi perhatian kita," kata dia.
Menurut Febry, penyelenggaraan Pemilu merupakan ini tanggung jawab semua pihak, bukan hanya aparat keamanan. Karena itu, ia meminta masyarakat juga ikut mendukung kondusivitas kelancaran Pemilu.
"Kami juga sudah pasti teken kontrak tak ke mana-mana. Bahkan pada anggota kami tak akan pulang. Semua tidur di kantor saat hari pemungutan suara. Yang tugas di TPS juga tidur dekat TPS," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
