Kamis 11 Apr 2019 17:46 WIB

H-6 Pemilu, Pemkot Klaim Nihil Titik Rawan di Kota Bandung

Angka partisipasi di Kota Bandung diharapkan meningkat.

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Muhammad Hafil
Pemilu (ilustrasi).
Pemilu (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memprediksi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kota Bandung berjalan aman, lancar, dan damai. Hal itu berdasarkan nihilnya titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban Pemilu 2019 di Kota Bandung.

"Berdasarkan informasi dari penyelenggara Pemilu maupun TNI Polri sampai saat ini tidak ada (titik rawan, red). Sampai saat ini Bandung dikenal sebagai salah satu kota yang aman damai dan kondusif,"  kata Yana dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (11/4).

Kendati demikian, Yana kembali mengingatkan warga tak terlena dengan situasi saat ini. Warga harus tetap menjaga Kota Bandung agar tetap kondusif.

“Marilah kita sama-sama menjaga penyelenggaraan pemilu di Kota Bandung ini tetap aman damai dan kondusif,” ujarnya.

Selain itu, Yana juga mengimbau seluruh elemen masyarakat tidak terpancing atau bahkan ikut menjadi pelaku menyebarkan berita bohong menjelang gelaran Pemilu 2019 ini. Masyarakat harus ikut menangkal serangan berita hoaks.

Yana kembali mengingatkan bahwa proses pemilu pada hakikatnya merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia. Layaknya sebuah pesta maka perhelatan ini harus menyenangkan.

"Kita harus terus menyosialisasikan Pemilu. Namanya Pemilu itu pesta demokrasi, yang namanya pesta itu harus menyenangkan, jangan jadi menakutkan. Saya punya keyakinan masyarakat Kota Bandung bisa menjaga penyelenggaraan pemilu dengan aman damai dan kondusif‎," terangnya.

‎Dengan menciptakan suasana menyenangkan tersebut, Yana berharap besar angka partisipasi pemilih di Kota Bandung bisa meningkat. Sebelumnya, pada Pilwalkot Bandung 2018 lalu, angka partisipasi  mencapai 76 persen.

"Oleh karena itu mari kita sosialisasikan pemilu agar partisipasi warga meningkat. Karena partisipasi warga memberikan pengaruh terhadap proses pembangunan‎," ujarnya.

Sekalipun kewenangan utama penyelenggaraan ‎berada di tangan KPU dan Bawaslu, namun Yana kembali menegaskan, peran serta masyarakat juga tetap diperlukan. Setidaknya sebagai agen untuk menyebarkan wawasan mengenai penyelenggaraan pemilu yang baik dan benar.

‎"Mudah-mudahan dengan gencarnya sosialisasi dan simulasi oleh penyelenggara Pemilu mampu meminimalisir dampak atau kesulitan yang dihadapi. Berdasarkan simulasi KPU ternyata tingkat kesulitan hanya masalah watku saja. Hal lainnya relatif tidak ada bedanya dengan pemilihan sebelumnya," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement