REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku telah berkirim surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 6 Maret 2019 untuk mengambil alih pengelolaan ruang kosong di seluruh kolong jalan tol DKI Jakarta. Ia ingin mengubah kolong tol menjadi ruang interaksi warga.
"Banyak contoh-contoh dari berbagai tempat di mana itu bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat dari mulai kegiatan seni, budaya, sampai kegiatan komersial. Itu bisa dilakukan semua di bawah situ," ujar Anies di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (11/4).
Ia mengatakan, akan mengembangkan kolong tol menjadi ruang yang bermanfaat bagi warga. Akan tetapi, Anies baru bisa melakukannya ketika pihak-pihak yang bertanggung jawab termasuk pemerintah pusat memberikan hak pengelolaan kolong tol kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Menurut Anies, surat yang telah dikirimkannya itu belum mendapatkan tanggapan dari Kementerian PUPR. Ia mengatakan, masih menunggu pemerintah pusat untuk pengelolaan kolong tol tersebut.
"Belum. Kita sudah kirim surat ternyata tanggal enam bukan tanggal 13, kita lagi menunggu," kata Anies.
Menurut dia, selama ini pengelola jalan tol yang bertanggung jawab terhadap kolong tol. Pihak itu dinilai mengabaikan pengelolaan kolong tol sehingga muncul sejumlah masalah atau insiden. Akan tetapi, ketika ada permasalahan, Pemprov DKI yang dimintai tanggung jawabnya.
Untuk itu, Anies bersedia mengambil alih pengelolaan kolong tol di seluruh DKI. Pemprov DKI memohon untuk bisa menggunakan ruang kosong di kolong tol salah satunya Plumpang-Pluit dan Grogol-Pluit. Demi mengamankan kolong tol dan menciptakan kegiatan interaktif serta produktif bagi warga Ibu Kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
