REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) membantah dirinya berpindah haluan dengan memberikan dukungan kepada calon presiden pejawat Joko Widodo (Jokowi). TGB menyatakan ia tidak berpindah haluan karena tidak berada di kubu calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, sejak 2014.
"Banyak yag terkejut dan menganggap saya beralih. Padahal, saya tidak pernah berada di pihak Pak Prabowo setelah 2014," ujar TGB di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).
Ia pun menyesalkan adanya meme yang menampilkan dirinya bersama sejumlah tokoh dari kubu Prabowo ketika pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI. "Jadi kalau ada meme di situ, lalu tokoh-tokoh tertentu disandingkan, lalu berpikir saya bagian dari itu, oh tidak, saya punya karakter sendiri. Saya punya pandangan keislaman dan kebangsaan tersendiri dan itu konsisten saya suarakan selama ini," ujar TGB.
TGB yang kini merupakan ketua Koordinator Bidang Keumatan DPP Golkar mengatakan, ia sudah mendukung Jokowi setelah melihat kinerjanya sebagai presiden RI pada awal kepemimpinannya. Namun, ia tak mengungkapkan hal tersebut secara langsung ke mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Dukungan saya untuk Pak Jokowi itu jauh sebelum saya mendeclare pada Juli 2018, dari Juli 2017 sudah saya sampaikan, tetapi memang tertutup kepada beliau," ujar TGB.
Ia pun mendukung sikap Jokowi yang tak ingin Islam yang bersifat ekstrem berkembang di Indonesia. Selain itu, ia mendukung semua kinerja Jokowi selama 4,5 tahun memimpin Indonesia.
"Jadi bagi saya satu sikap politik itu pertanggung jawabannnya tidak hanya ke saya, tetapi kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada sejarah," ujar TGB.
TGB mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi presiden dua periode pada Juli 2018. Salah satu alasannya saat itu adalah percepatan pembangunan di NTB, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Atas dasar itu, TGB menilai pemerintahan Jokowi perlu dilanjutkan hingga periode kedua di Pemilu 2019. Berdasarkan pengalamannya di NTB, gubernur yang sedang menjalani periode kedua kepemimpinannya ini juga menilai dua periode dibutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
