REPUBLIKA.CO.ID, AGAM -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit ingin agar ribuan keramba yang berada di Danau Maninjau di Kabupaten Agam segera dtertibkan. Saat ini kata Nasrul di Danau Maninjau terdapat 17.500 keramba masyarakat. Ia ingin jumlah keramba di sana cukup di angka 6 ribu saja.
"Jumlah keramba yang ada sekarang sebanyak sekitar 17.500 dan harus kita kurangi menjadi 6.000," kata Nasrul, melalui keterangan resmi yang diterima Republika, Senin (8/4).
Nasrul menyebutkan penertiban tersebut direncanakan dimulai sejak bulan Juni atau Juli tahun ini. Bagi keramba-keramba yang tidak jelas kepemilikannya akan ditertibkan.
Tapi dalam penertiban tersebut nantinya kata dia tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat selama ini yang bertumpu kepada keramba. Pemprov ingin menyelesaikan masalah tapi justru memambah permasalahan. Pemprov dan Pemkab Agam kata dia harus mencarikan mata pencaharian bagi masyarakat agar bisa memahami bersama-sama bahwa penyelamatan Danau ini adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan perorangan saja.
Untuk memudahkan proyek Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan penertiban keramba Pemprov dan Pemkab membentuk tim kecil yang terdiri dari jajaran pemprov dan Pemkab terkait. Nantinya tim itu akan bertugas menginventarisir seluruh permasalahan yang ada di Danau Maninjau
Nasrul juga mengatakan agar nanti saat pelaksanaan dilapangan tidak bertentangan dengan hukum, maka perlu juga dibuatkan payung hukumnya, agar selama bekerja dapat memberikan rasa nyaman kepada tim tersebut.
Sementara Bupati Agam Indra Catri menjelaskan, langkah awal yang sudah dilakukan dalam penyelamatkan Danau Maninjau adalah dengan membersihkan pinggiran Danau serta memberikan lapangan kerja alternatif yang tidak memberikan tekanan kepada Danau. Indra menyebut anggaran untuk hal tersebut diambil dari anggaran Nagari.
Apabila permasalahan ini selesai, Kedepannya dia berharap Danau ini akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang lebih menjanjikan tanpa merusak.
"Saat ini kami sudah membangun dermaga-dermaga disetiap Nagari, hal ini tentunya akan lebih mendukung pariwisata kami kedepannya" ucap Indra.
Sebelumya, Selasa (26/3) sebanyak tujuh Gubernur dan 5 lima bupati se-Indonesia menandatangani Kesepakatan tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di Gedung Manggala Whanabhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
Tujuh Gubernur yang menandatangi adalah Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Papua. Sementara itu lima Bupati yang menandatangi adalah Bupati Agam, Bangli, Kapuas Hulu, Luwu Timur, Minahasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
