REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris memandang visi misi Capres pada bidang pemerintahan tak punya kerangka besar. Menurutnya, masing-masing capres menganggap sistem pemerintahan saat ini sudah ideal sehingga tak memunculkan solusi.
"Terkait visi bidang politik, para Capres tak punya kerangka besar yang jelas mengenai bangunan sistem politik, pemerintahan, dan demokrasi ke depan," katanya dalam satu kegiatan diskusi pada Kamis, (28/3).
Ia menilai permasalahan saat ini yaitu sistem demokrasi belum berorientasi pada kedaulatan rakyat. Ia menilai oligarki politik dan ekonomi malah membajak demokrasi di semua lini pemerintahan dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional.
"Bila para Capres dan timses beranggapan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku sudah baik dan ideal, maka sejujurnya tidak ada yang bisa diharapkan bangsa ini dari kontestasi pemilu yang gaduh selama berbulan-bulan ini," ujarnya.
Ia menyoroti adanya masalah dalam desain dan praktek pemerintahan. Contohnya produk amandemen konstitusi tambal sulam atau sistem pemilu yang mendorong politik uang.
Ia menyarankan agar capres mencarikan solusi terbaik guna menyelesaikan masalah itu. "Praktik politik yang cenderung bermasalah itu mesti diidentifikasi para capres dan timsesnya agar bisa dicarikan solusinya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika