REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus siswa sekolah dasar bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga dipicu faktor ekonomi itu menjadi pembicaraan di publik. Masalah ini pun telah sampai ke Istana.
Dalam keterangannya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa negara sudah hadir guna melindungi mereka yang masuk golongan fakir miskin sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945. Pigai tak sepakat kalau pemerintah pusat disalahkan atas buruknya implementasi kebijakan di lapangan.
“Setengah anggaran APBN itu digelontorkan ke daerah, maka presiden sudah mengambil kebijakan yang tepat, presiden telah melakukan pembangunan yang serius di bidang pendidikan," kata Pigai dalam konferensi pers pada Kamis (5/2/2026).
Pigai tak mau menyebut korban YBR meninggal karena kesalahan pemerintah pusat. Sebab pemerintah pusat sudah mengucurkan dana untuk program bantuan.
"Jadi apa yang terjadi di Ngada, itu merupakan sesuatu yang tak boleh terjadi, presiden sudah kasih uang, artinya, uang sudah dikasih semua ke daerah. Seluruh anggaran sudah dikasih, kebijakan sudah dilakukan oleh presiden,” kata Pigai.
Pigai menilai kasus YBR terjadi akibat Pemda yang gagal menerapkan program pemerintah pusat. "Oleh karena itulah kesalahannya adalah implementasi di tingkat kepala daerah dan pelaksanaan di lapangan," ujar Pigai.
Pigai juga menyalahkan warga setempat dan para perangkat desa hingga Ketua RT yang gagal peka atas kondisi YBR dan keluarganya. Padahal pemerintah pusat disebutnya sudah punya banyak program bantuan.
“Yang salah itu pelaksana di lapangan, jujur saya harus sampaikan, kesalahan itu ada di masyarakat itu sendiri tidak mau saling bantu, yang kedua adalah kepala desa, lurah tidak mau membantu, RT tidak mau membantu, RW tidak mau membantu, camat tidak mau membantu dan bupati wali kota tidak mau membantu, mereka masa bodoh!,” ucap Pigai.
Lihat postingan ini di Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika