REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Kementerian Perhubungan kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia-Australia Transport Safety Forum (TSF) 2019 yang digelar di Hotel Inaya Putri, Nusa Dua, Bali Kamis (28/3). Sejumlah agenda yang menyangkut masalah kelautan dibahas dalam pertemuan ini.
Pertemuan yang merupakan forum tertinggi di bidang transportasi antara Indonesia dan Australia ini dipimpin secara bersamaan atau co-chair oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono dan Secretary of Department of Infrastructure, Regional Development and Cities Australia, Pip Spence yang membawa sebanyak 22 orang delegasi. Adapun delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Basarnas, BPTJ dan KNKT.
Sebelumnya, masing-masing ketua delegasi telah melakukan Executive Morning Meeting yang dilaksanakan secara paralel dengan Pertemuan Working Group yang dibagi menjadi 3. Yaitu, Working Group Transportasi Darat, Working Group Transportasi Udara, dan Working Group Transportasi Laut. Setelah itu, hasil pembahasan pada masing-masing working group dibahas pada sesi selanjutnya dalam sidang plenary TSF.
Ketua delegasi Indonesia dalam Working Group Transportasi Laut yang juga Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad mengungkapkan, terdapat beberapa topik yang menjadi pembahasan pada sub sektor transportasi laut. Antara lain terkait dengan Pemilihan Anggota Dewan IMO dan IMO Council Reform, Keselamatan Maritim (Maritime Safety), serta Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection).
Terkait dengan pencalonan anggota Dewan IMO, Ahmad menjelaskan, bahwa Indonesia menyampaikan tanggapannya mengenai Permohonan Pengaturan Saling Dukung dari Pemerintah Australia dalam pencalonan sebagai anggota dewan IMO yang pemilihannya akan dilaksanakan pada Sidang Assembly IMO ke-31 bulan November 2019 mendatang.
Adapun terkait dengan Maritime Safety, Ahmad menyampaikan, Indonesia mengajukan proyek kerja sama di bidang capacity building atau pengingkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk Training Course and Benchmarking of Inspection for Safe Container Certification and Implementation of Verified Gross Mass.
“Kami mengajukan kerja sama untuk menyelenggarakan pelatihan dan juga benchmarking terkait pemeriksaan peti kemas yang aman dan penerapan berat kotor yang terverifikasi,” ujar Ahmad dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (28/3).
Selain itu, terkait Maritime Safety, Indonesia juga menyampaikan tentang penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok dan juga pentingnya peran Vessel Traffic Services (VTS), dalam hal ini VTS Benoa, bagi TSS di kedua Selat tersebut. “Untuk itu, kami juga mengajukan kerja sama peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk pelatihan bagi operator dan supervisor VTS,” ungkap Ahmad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika