REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Lima pelabuhan di Indonesia diusulkan untuk ditunjuk menjadi pilot project dalam pendirian fasilitas penerimaan limbah dari laut di Pelabuhan. Tujuan dari pendirian fasilitas penerimaan ini adalah untuk menyediakan fasilitas bagi pelabuhan untuk mengumpulkan residu, campuran minyak dan sampah yang dihasilkan dari kapal laut, kegiatan di pelabuhan, dan ekplorasi serta ekploitasi lepas pantai minyak dan gas bumi.
Ke lima pelabuhan yang diusulkan untuk ditunjuk menjadi pilot project ini adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Dumai, serta Pelabuhan Benoa. "Proyek ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Fasilitas Penerimaan yang sudah ada di beberapa pelabuhan di Indonesia. Proyek ini sendiri diusulkan untuk dilaksanakan untuk periode 2019/2020 mendatang dan dapat berkelanjutan,” kata Head of Delegation Indonesia, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (27/3).
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bekerja sama dengan Australian Maritime Safety Authority (AMSA) menggelar pertemuan pertama atau disebut juga The Inaugural Marine Pollution Committee (MPC) Meeting bertempat di Hotel Inaya Putri, Nusa Dua, Bali pada Rabu (27/3). Pada pertemuan ini, lanjut Ahmad, Indonesia juga mengajukan beberapa program kerja sama baru untuk diselenggarakan di bawah kerangka Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) Marine Environment Cooperation Program atau Program Kerja Sama Perlindungan Lingkungan Laut ITSAP, baik dalam bentuk Proyek Bersama, Pelatihan maupun Asistensi.
“Tahun ini kita ajukan penyelenggaraan program kerja sama berupa beberapa pelatihan dan asistensi," ujar Ahmad.
Kerja sama itu antara lain yaitu Pelatihan Sistem Pengolahan Air Balas (Training Course of Inspection for Ballast Water Treatment System), Pelatihan Kering atas Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (Table Top Exercise for Oil Pollution Response and Preparadness), Pelatihan Inspeksi Sistem Pembersihan Gas Buang (Training Course for Exhaust Gas Cleaning Systems Inspection), Pelatihan Survey Baseline Biologis Pelabuhan (Training Course for Port Biological Baseline Surveys), serta Asistensi dalam Melaksanakan Survey Baseline Biologis Pelabuhan (Assistance in Conducting Port Biological Baseline Survey.
Selain kerja sama berupa program Training dan Asistensi, kata Ahmad, Indonesia juga mengajukan kerja sama Pilot Project in Establishment of Port Reception Facility atau Proyek Percontohan dalam Pendirian Fasilitas Penerimaan Limbah dari Laut di Pelabuhan. Proyek Percontohan ini, diharapkan dapat membantu Indonesia dalam membangun Fasilitas Penerimaan Limbah dari Laut di Pelabuhan guna mengatasi masalah pengelolaan limbah dari kapal, aktivitas di pelabuhan, eksplotasi dan eksplorasi minyak lepas pantau untuk memastikan limbah yang keluar dari kegiatan dimaksud dapat ditangani sebagaimana mestinya.
"Kita berharap kerja sama Indonesia Australia dapat semakin erat dalam penanganan dan penanggulangan tumpahan minyak di laut sebagaimana yg sudah dilakukan tahun lalu melalui inisiasi kerja sama dan partisipasi Indonesia sebagai observer dalam latihan penanggulangan tumpahan minyak di laut yang dilaksanakan di Australia" tandas Ahmad.
Sebagai informasi, Pertemuan MPC pertama ini diselenggarakan sehari sebelum pelaksanaan Indonesia – Australia Transportation Sector Forum (TSF) 2019 yang rencananya akan diselenggarakan di tempat yang sama pada Kamis (28/3).
Adapun pada Pertemuan ini Delegasi Australia dipimpin oleh General Manager, Standards, AMSA, Mr. Brad Groves yang mengetuai 3 orang anggota delegasi yang terdiri Acting Manager International Engagement AMSA, Manager Crisis Preparedness and Response AMSA, serta Advisor International Engagement AMSA.
Sedangkan Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebagai Ketua Delegasi dengan anggota yang berasal dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla, Direktorat KPLP, Bagian Hukum dan KSLN Ditjen Hubla, serta SKK Migas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
