REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah isu hoaks yang beredar di masyarakat terus mengalami peningkatan menjelang Pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang. Data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menyebutkan, sejak Agustus 2018, jumlah isu hoaks meningkat setiap bulan.
Berdasarkan catatan Kominfo, hoaks pada Agustus 2018 berjumlah 25, kemudian pada September 2018 berjumlah 27, Oktober 2018 berjumlah 53, November 2018 berjumlah 63, Desember 2018 berjumlah 75, Januari 2019 sebanyak 175, lalu pada Februari 2019 terjadi lonjakan isu hoaks sebanyak 353.
Hoaks yang beredar itu meliputi isu politik, ekonomi, internasional, keagamaan, mitos, dan berbagai isu lainnya. "Dari data sendiri makin meningkat dan paling besar 23 persen berkaitan dengan politik. Ini ada kaitannya mungkin dengan tahun pesta politik," kata Menkominfo Rudiantara dalam acara yang digelar Mabes Polri di Jakarta Selatan, Kamis (28/3).
Rudiantara pun mengklaim kementriannya tak tinggal diam dengan adanya eskalasi isu hoaks menjelang pesta demokrasi ini. Ia menyebut, Menkominfo melakukan tiga langkah antisipasi dan penindakan dalam skema hulu, tengah dan hilir.
Untuk hulu atau jangka panjang, literasi dan sosialisasi masyarakat dilakukan untuk mencegah hoaks. Sementara di tengah, Kominfo bergerak di dunia maya untuktmenginformasikan jenis - jenis hoaks dan identifikasi hoaks. Sementara di hilir, Kominfo bekerja sama dengan polisi dalam ranah penindakan.
"Jadi kami support, profiling dan lain sebagainya kita support lah. Karena tidak bisa kominfo menyelesaikan ini sendiri. Literasi semua elemen harus ikut," kata dia.
Rudiantara juga menyatakan, pihaknya memanfaatkan peran media massa sebagai counter hoaks yang kerap beredal di media sosial maupun aplikasi perpesanan digital. Rudiantara pun meminta masyarakat tetap terus waspada terhadap beredarnya hoaks.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membenarkan bahwa hoaks kerap muncul menjelang kontestasi politik. "Hoaks ini timbul karena biasanya kalau tidak jelamg pilkada ya sekarang (pemilu) ini. Makin lama, makin kencang," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Menurut Bamsoet, hoaks kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan, dan berdampak pada timbulnya adu domba hingga memecahkan rasa nasionalisme. Bamsoet sendiri mengaku masih sering melihat hoaks berseliweran di lini masa media sosial menjelang penyelenggaraan pemilu ini.
Maka itu, Bamsoet pun meminta aparat semakin tegas menindak hoaks. "Saya sampaikan ke Polri dan TNI, saya minta Polri harus lebih tegas menindak hoaks," ujar dia.
Melihat data Kominfo bahwa peningkatan terbesar hoaks adalah terkait isu politik menjelang pemilu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, seluruh jajaran KPU RI telah turut melakukan upaya memerangi hoaks terkait dengan Pemilu 2019. Wahyu mengklaim KPU sudah melakukan langkah-langkah pro aktif.
"Kami selalu mengedepankan upaya upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan hoaks yang terjadi terkait dengan Pemilu," kata Wahyu.
Wahyu pun mencontohkan kasus hoaks yang sempat merisaukan masyarakat beberapa waktu lalu soal hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah ada tercoblos. KPU bekerja sama dengan Polri untuk menuntaskan kasus tersebut. "Kami memuji dan berterimakasih kepada Polri," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
