REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Meski air dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, namun segala sumber daya alam tetaplah terbatas. Apalagi jika manusia tidak bisa menggunakannya secara bijak, maka bukan tidak mungkin air tawar di muka bumi akan berkurang bahkan habis.
Pakar Hidrologi dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Nana Mulyana Arifjaya mengungkap bahwa mayoritas masyarakat Indonesia kerap menghambur-hamburkan air. Apalagi di pedesaan, masyarakat pedesaan sering kali mengalirkan air bersih secara cuma-cuma.
Menurut Nana, perilaku demikian tidak bisa terus dibiarkan. Sebab ketersediaan air tidak bisa dipastikan terus melimpah, apalagi selama ini limbah dari masyarakat dan pabrik tidak diolah secara baik.
"Tidak usah di batasi seperti di luar negeri, tapi bagaimana kita sama-sama bijak menggunakan air. Saling mengingatkan agar tidak membuang air bersih secara percuma," kata dia dalam diskusi peringatakan Hari Air Sedunia 2019 di Cianjur, Rabu (27/3).
Nana menceritakan, di luar negeri seperti Jepang penggunaan air sudah dibatasi. Misalnya ketika mandi di toilet umum, agar air keluar harus menggunakan koin, begitu seterusnya jika air dari koin pertama habis.
"Coba kalau itu diterapkan di Indonesia, mungkin habis koin kita karena kita kan mandinya boros air," kata dia.
Dia pun mendorong pabrik dan hotel di Indonesia untuk memfilter air limbah sebelum di alirkan ke sungai atau tanah. Proses filter itu harus dilakukan untuk menjaga kualitas daerah aliran sungai (DAS) dan ketersediaan air bersih tetap terjaga.
"Hotel dan pabrik itu kan limbah airnya banyak. Misalnya hotel limbah toilet, laundry, dan lainnya itu harus di filter dulu jangan langsung dimasukkan ke sungai atau tanah," ucap dia.
Dia pun meminta agar pemerintah daerah dan pusat membentuk regulasi atau mengkampanyekan secara masif tentang penggunaan air, agar masyakarakat dan pabrik lebih aware dalam menggunakan air. Karena lagi-lagi, kata dia, pemerintah memiliki kekuatan untuk mendorong itu semua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika