Senin 25 Mar 2019 19:49 WIB

15 Ribu KPM di Solo Terima Bansos PKH

Bansos PKH yang diperoleh setiap KPM rata-rata Rp 9,6 juta selama setahun

Rep: Binti Sholikah/ Red: Christiyaningsih
Warga menunjukan kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gunung Sari, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12/2018).
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Warga menunjukan kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gunung Sari, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12/2018).

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Sebanyak 15.883 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Solo menerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), di Pendhapa Gede Balai Kota Solo, Senin (25/3). Bansos PKH yang diperoleh setiap KPM rata-rata Rp 9,6 juta selama setahun.

Kepala Dinas Sosial Kota Solo, Rohana, mengatakan bantuan sosial dicairkan setiap tiga bulan sekali. Masing-masing pada Januari, April, Juli, dan Oktober. Nominal bantuan sosial yang diterima masing-masing komponen berbeda.

Dalam satu kartu terdapat tujuh komponen yakni ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah dasar, anak usia SMP, SMA, lansia, dan difabel. Anak usia dini memperoleh Rp 2,4 juta, siswa SD mendapatkan Rp 900 ribu, siswa SMP Rp 1,5 juta, siswa SMA Rp 2 juta, serta penyandang difabel dan lansia masing-masing menerima Rp 2,4 juta.

"Maksimal yang diperoleh KPM empat komponen ada di satu keluarga, ada KPM yang dalam setahun bisa mendapatkan bantuan PKH sebesar Rp 9,6 juta," terangnya di acara tersebut.

Dari 15.883 KPM penerima bansos PKH tersebut, terdapat 2.709 KPM yang menerima lebih dari Rp 4,5 juta per tahun. Rata-rata setiap KPM menerima tiga komponen dari syarat PKH. "Anggaran PKH dari pemerintah pusat terus ditingkatkan. Dana PKH sebelumnya Rp 19,3 triliun tahun ini menjadi Rp 32,6 triliun atau naik 68 persen," imbuhnya. 

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta agar masyarakat memanfaatkan bansos PKH tersebut sebaik-baiknya. Dia juga mengusulkan agar para KPM menyisihkan sebagian bansos yang diterima untuk kemudian membentuk koperasi. Dia mengusulkan agar KPM menyisihkan dana Rp 1 juta setiap tahun. Sebab, dia khawatir jika program PKH dihentikan sewaktu-waktu, maka masyarakat tidak siap.

"Jika disisihkan Rp 1 juta saja untuk koperasi itu jadi Rp 15 miliar. Per kelompok bisa belanja kebutuhan pokok dengan harga murah di koperasi itu. Kalau hanya mendapat bantuan trus dihabiskan ya habis," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement