REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu Direktur PT Krakatau Steel Tbk tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/3). Saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) sedang menunggu hasil pemeriksaan dari KPK terkait keterlibatan perusahaan milik negara tersebut.

"Kami masih menunggu keterangan resmi, siapa dan seperti apa kasusnya," ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno kepada Republika.co.id, Sabtu (23/2).

Harry mengatakan, kementerian BUMN sangat menghargai dan menghormati kerja KPK dalam mengusut tuntas kasus penerimaan suap ini. Dia menegaskan, bahwa kementerian tidak mentolerir adanya tindakan korupsi, suap, maupun sejenisnya.

"Semestinya tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kementerian BUMN tidak pernah dan tidak akan mentolelir (kasus suap) ini," tegas Harry.

Sebelumnya pada Jumat (22/3) sore Tim satgas penindakan KPK mengamankan empat orang terkait OTT yang melibatkan pejabat produsen baja BUMN tersebut, saat ini mereka sudah berada di Gedung KPK Jakarta menjalani pemeriksaan awal.

Manajemen PT Krakatau Steel Tbk (Persero) menyatakan akan segera meminta keterangan dari KPK terkait kasus suap salah satu direksi perusahaan. "Secepatnya kami akan menemui KPK untuk mendalami lebih lanjut informasi adanya penangkapan seorang direksi Krakatau Steel," kata Sekretaris Perusahaan Krakatau Steel Prio Utomo.

Prio menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui nama pejabat Krakatau Steel yang tertangkap tangan oleh lembaga antirasuah tersebut. Sementara itu, kasus ini semakin meluas. Hari ini KPK kembali mengamankan dua orang terkait OTT yang melibatkan salah satu direktur PT Krakatau Steel.

"Sampai pagi ini ada dua orang lagi yang dibawa ke kantor KPK dari unsur kontraktor swasta dan pegawai BUMN," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Sabtu (23/3).

Ikuti Whatsapp Channel Republika