Jumat 22 Mar 2019 19:59 WIB

AHY Temui Wiranto Bahas Polarisasi di Akar Rumput

AHY mengaku ingin memitigasi polarisasi yang semakin kental di akar rumput

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).
Foto: Republika/Ronggo Astungkoro
Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto. Ada dua hal AHY sampaikan kepada Wiranto, yakni soal polarisasi yang terjadi di akar rumput masyarakat dan soal sistem perpolitikan serta kepartaian di Indonesia.

"Rekomendasi yang pertama terkait dengan bagaimana kita bisa mencegah atau paling tidak memitigasi polarisasi yang kami rasakan semakin kental di tengah-tengah masyarakat kita karena perbedaan pilihan politik," ungkap AHY di kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Baca Juga

Menurut AHY, hal tersebut tidak sehat dan tidak baik demi masa depan persatuan bangsa. Perpecahan di tengah masyarakat karena perbedaan identias haruslah dicegah. AHY pun menilai Wiranto dapat menjadi benteng NKRI dan berlaku sebagai institusi negara yang netral dan imparsial.

Dengan begitu, apapun hasilnya, pemilu dapat terselenggara dengan baik dan masyarakat dapat menerima hasil tersebut. Sebaliknya, jika dalam pelaksanaannya terdapat praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

"Berpotensi pada situasi yang tidak kondusif ataupun merusak stabilitas politik dan keamanan negara kita," kata dia.

Hal kedua yang AHY sampaikan adalah soal masa depan sistem perpolitikan dan sistem kepartaian di Indonesia. Menurutnya, kedua hal tersebut perlu dikaji lagi karena berlakunya ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold (PT) minimal 20 persen kursi di parlemen dan pemilu secara serentak.

"Membuat ruang yang sempit sekali bagi rakyat kita untuk memiliki alternatif. Bisa saja akibat pemilu serentak ini hanya akan menyisakan dua partai besar yang sangat kuat yang mendominasi sedangkan partai lainnya itu tidak memiliki masa depan yang baik," tutur dia menjelaskan.

AHY juga mempertanyakan keberlangsungan sistem multipartai yang ada di Indonesia dengan adanya PT 20 persen serta pemilu serentak. Ia merasa, masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima kenyataan hanya ada dua partai besar di negeri mereka.

Di samping itu, Wiranto menuturkan, dengan AHY ia membicarakan soal bagaimana membangun kebersamaan dalam menghadapi pemilu. Menurutnya, dalam pemilu para kontestannya tidak harus berseteru dan berpandangan harus berhadap-hadapan satu dengan yang lain.

"Tapi pemilu kan satu kontestasi untuk memilih peminpin yang baik, pemimpin yang berkualitas, yang punya track record yang baik, punya pengalaman, punya kompetensi. Ya ini kita sama-sama punya padangan yang sama," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement