REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --- Dalam pelaporan anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menjadi yang tercepat dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muba tahun anggaran 2018. LHP Kabupaten Muba menjadi tercepat se-Indonesia.
Atas prestasi tersebut Pemerintah Kabupaten Muba memperoleh apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apresiasi tersebut disampaikan langsung anggota V BPK Isma Yatun pada penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muba tahun anggaran 2018 di gedung BPK RI Perwakilan Sumsel, Selasa (19/3).
“Pemerintah Kabupaten Muba luar biasa dan pantas jadi cermin bagi daerah lainnya di Indonesia dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Isma Yatun yang didampingi Kepala BPK Perwakilan Sumsel Maman Abdul Rahman.
Selain menjadi yang tercepat di Indonesia dalam menyampaikan LHP tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Muba juga mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang keenam kali dari BPK.
“Prestasi ini merupakan capaian yang diraih Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dua tahun berturut-turut Kabupaten Muba menjadi yang tercepat dalam penyampaian LKPD dan LHP,” kata Bupati Muba Dodi Reza Alex yang didampingi Ketua DPRD Muba Abusari, Sekretaris Daerah Apriyadi, Sekretaris DPRD Muba Thabrani Rizky dan Kepala BPKAD Muba Mirwan Susanto.
Menurut Dodi Reza Alex, prestasi yang diraih Pemkab Muba merupakan hasil kerja keras dan kekompakan antara pihak legislatif dan eksekutif. “Hari ini, Alhamdulillah Muba menjadi yang pertama di Indonesia yang tercepat dalam LHP dan diimbangi juga meraih opini WTP keenam kali berturut-turut dalam laporan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Sebelumnya Januari 2018 Pemerintah Kabupaten Muba menjadi daerah yang tercepat dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 (unaudited) di Indonesia ke BPK. Anggota V BPK Isma Yatun mengharapkan daerah-daerah lain di Indonesia menjadikan capaian Kabupaten Muba ini sebagai contoh dan pemecut semangat untuk berlomba-lomba dalam penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah.
“Upaya-upaya yang dilakukan ini menunjukan komitmen Bupati Muba dan DPRD Muba untuk benar-benar melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar. Artinya ini menjadi prioritas bagi kepala daerah di Muba dan DPRD, kami sangat apresiasi Pemerintah Kabupaten Muba menjadi yang pertama di Indonesia dan tercepat dan berhasil pula meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP,” ujarnya.
Sementara itu menurut Kepala Perwakilan BPK Sumsel Maman Abdul Rahman, LHP Pemerintah Kabupaten Muba ini tidak hanya cepat saja tetapi juga laporan keuangan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sudah diperiksa oleh kalangan profesional BPK.
“Apa yang sudah dilakukan Pemkab Muba bersama DPRD Muba ini harus dipertahankan dan diharapkan bisa menginspirasi daerah lain dalam upaya pengelolaan keuangan yang transparan. Upaya Pemkab dan DPRD Muba dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk komitmen dan konsisten dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah,” kata Maman Abdul Rahman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
