REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, M Taufik menemukan adanya permasalahan terkait daftar pemilih tetap (DPT) di Jakarta. Ia menyebut, terdapat ribuan warga Ibu Kota yang tidak tedaftar dalam DPT, sehingga tak bisa menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019.
"Ribuan DPT bermasalah ini sangat memprihatinkan, karena data dari penetapan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke dua (DPTHP-2) masih berantakan," ujar Taufik di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
Taufik mencontohkan, terdapat satu RT di Jakarta Selatan yang hanya terdapat satu DPT. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan kecurangan dalam proses Pemilu 2019.
"Beberapa hal kita temukan. Misal di TPS 104, RT 15 RW 7 Cilandak Barat, masa jumlah pemilihnya satu RT cuma satu. Warga lainnya ke mana?" ujar Taufik.
Selain itu, pihaknya juga menemukan 132 TPS lain yang memiliki jumlah DPT yang bermasalah. Di TPS tersebut, masih banyak warga yang tak terdaftar sebagai DPT.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta tersebut mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelesaikan permasalahan DPT ini. Hal tersebut demi menghindari potensi kecurangan dalam Pemilu 2019.
"Saya minta KPU secara berjenjang merapikan ini (DPT). Tak ada alasan waktu, KPU fokus saja perbaiki data pemilih. Saya meyakini, ini jumlahnya masih ribuan," ujar Taufik.
Ketua Bidang Analisis Data Pemilih Seknas Prabowo-Sandi, Ahmad Sulhy, menambahkan, temuan ini bermula dari analisis DPTHP 2 yang diterima dari KPU ke peserta Pemilu 2019. Setelah dilakukan analisis, ditemukan keganjilan DPT di DKI Jakarta.
"Kita menganalisis dari NIK, nomor KK, dan sebagainya. Karena ditutup, ternyata muncul baru, muncul temuan baru berdasarkan RT-RW setelah kita sortir ternyata muncul di 1 TPS ada 1 (pemilih)," ujar Ahmad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
