REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pakar dan akademisi menilai debat calon wakil presiden (cawapres) kurang memuaskan karena banyak akar masalah di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya belum terungkap. Debat pun terkesan normatif.
Hal itu dikemukakan para pakar dalam diskusi seri Pemilu yang diselenggarakan Centres for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Senin (18/3).
Dalam rangkuman hasil diskusi, mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengaku kurang puas dengan debat cawapres pada Ahad (18/3) lalu. Mari yang menjadi moderator dalam diskusi CSIS itu mengatakan, selain terbatasnya masalah waktu, bangsa Indonesia juga bukan bangsa suka berdebat.
Mantan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif itu juga mengkritisi soal pengembangan budaya. Menurut dia, Tantangannya bukan sebatas bagaimana ragam budaya yang ada bisa menjadi potensi pengembangan ekonomi rakyat, tapi juga keragaman budaya harus dapat memperat dan meningkatkan nilai-nilai sosial. Seperti toleransi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera dan bahagia
"Namun setidaknya terlihat berbagai tantangan yang akan bangsa kita hadapi ke depan. Pendekatan yang lebih komprehensif di masa datang menjadi semakin penting," ujar pengamat ekonomi itu.
Sementara itu pengamat lainnya yang hadir pada diskusi CSIS, seperti pemerhati pendidikan Doni Koesoema A, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi UI Dr Teguh Dartanto, Peneliti Senior CSIS Dr Haryo Aswicahyono, Pengamat Sosial Budaya dan Vokasi Universitas Indonesia Dr Devie Rahmawati, mengungkapkan hal yang sama. Debat belum mengungkap akar masalah dan solusi tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya.
Pengamat Pendidikan Doni Koesoema misalnya, menilai debat tentang riset masih sebatas soal dana dan koordinasi. Padahal, kata dia, salah satu akar masalah kurang berkembanganya riset di Indonesia terkait dengan kurikulum dasar pendidikan yang tidak mendorong orang untuk menghargai kegiatan riset.
"Harusnya, paslon berbicara bagaimana konteks evaluasi dan penilaian secara menyeluruh, dari SD sampai perguruan tinggi. Baru cari solusi terbaik yang utuh dan menyeluruh agar pengembangan minat dan bakat menjadi jelas, tidak seperti yang berlangsung selama ini," kata Doni.
Hal yang sama diungkapkan Teguh Dartanto. Ia menyayangkan pada debat soal kesehatan hanya berkutat pada isu sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), stunting dan pentingnya upaya preventif dan promotif. Namun kedua cawapres tidak menyebut isu imunisasi, pergeseran penyakit ke penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung, dan perilaku berisiko seperti merokok
Padahal, kata dia, jika isu imunisasi tidak diatasi, maka di masa yang akan datang Indonesia tetap menghadapi penyakit menular.
Bahkan kedua cawapres tidak membahas peran pemerintah daerah dalam isu kesehatan, kendati berdasarkan UU Kesehatan, pemda harus mengalokasikan 10 persen dana APBD untuk program kesehatan, dan pemerintah pusat lima persen dari dana APBN.
"Selama ini pemerintah konsisten mengalokasikan dana yang rendah untuk program kesehatan, hanya sekitar satu persen dari PDB. Tidak mungkin mendapatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan alokasi dana seperti sekarang," ujar Teguh.
Di bidang ketenagakerjaan, peneliti senior CSIS Haryo Aswicahyono, juga mengatakan banyak persoalan krusial tidak terungkap. Ia menyebut isu penting di bidang ketenagakerjaan saat ini antara lain terjadi penuaan yakni pangsa kaum muda dalam angkatan kerja (mereka berusia 20-39 tahun) turun dari 52,2 persen dalam satu dekade terakhir menjadi 47,8 persen pada Februari 2018. Tingkat pengangguran di anak muda masih relatif tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
