REPUBLIKA.CO.ID, TEMBILAHAN -- Proses pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Riau terhenti akibat tinta printer habis.
"Sudah beberapa hari kita tak bisa cetak KTP-el. Pencetakan terpaksa kita hentikan karena kalau dipaksa nanti hasilnya tidak bagus kalau dipaksakan," ucap Kepala Dinas Dukcapil Inhil, Ahmad Ramani, Senin (18/3).
Menurut Ramani, kosongnya persediaan tinta pasca-optimalisasi target program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Inhil dengan membuka pelayanan prima rekam langsung cetak di setiap kecamatan. Untuk mengajukan permohonan pengadaan tinta itu bukanlah hal yang mudah karena banyak proses dan tahapan administrasi yang harus diselesaikan, apalagi sekarang masih awal tahun.
"Untuk pengadaan barang dan jasa kan harus lengkap administrasinya. Permasalahan penyelesaian pencetakan ini hanya karena terbentur awal tahun, banyak proses administrasi yang harus diselesaikan," ujarnya.
Menyiasati kekosongan tinta ini, biasanya Disdukcapil Inhil meminjam dari kabupaten lain yang persediaan tintanya masih banyak, begitu pula sebaliknya. "Nanti begitu pengadaannya datang, ya kita ganti. Kadang kita minjam, kadang-kadang mereka yang meminjam, saling bantulah yang penting pelayanan kita tidak terputus," ucap Ramani.
Selain kosongnya persediaan tinta, proses pencetakan KTP-el juga terkendala jumlah mesin cetak. Berdasarkan hasil akumulasi data rekam KTP-el sejak 2-3 tahun lalu, terdapat sekitar 18 ribu data siap cetak.
"Masalah persediaan mesin cetak yang hanya ada dua unit sebenarnya bukan masalah besar, yang penting masih bisa mencetak. Tapi sekarang ada tunggakan data perekam dari tahun-tahun sebelumnya yang harus kita selesaikan akibat permasalahan putus blanko, itulah yang menyebabkan jumlah data siap cetak membludak," ujarnya.
Untuk menyelesaikan masalah tunggakan pencetakan sebelum pileg dan pilpres 2019, Disdukcapil Inhil akan melakukan pencetakan KTP-el di pusat yakni di Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sesuai instruksi Mendagri.
"Kami sudah terima surat edaran dari Mendagri yang memerintahkan kepada kabupaten/kota yang tidak mampu melakukan percepatan pencetakan KTP-el jelang pileg dan pilpres agar melakukan pencetakan di Jakarta.
Saat ditanya masalah persediaan blangko KTP-el, Ramani mengaku cukup dengan tambahan yang diterima Disdukcapil sebanyak 10 ribu keping.
"Kalau blangko saya rasa cukup dengan stok yang ada dan tambahan 8.000 menyusul 2.000 keping. Setelah kita bawa keliling ke kecamatan-kecamatan, sekarang masih tersedia sekitar tujuh ribuan keping," ujar Ramani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
