REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama DPRD Jatim menandatangani nota kesepakatan terkait rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim tahun 2019-2024. Nota kesepakatan yang ditandatangai sebagai keseriusan pemerintah setempat dalam menurunkan angka kemiskinan terutama di pedesaan, serta fokus dalam menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Khofifah menegaskan, RPJMD tahun 2019-2024 ini fokus pada penurunan angka kemiskinan terutama di pedesaan dan peningkatan IPM. Menurutnya, tingkat kemiskinan Jatim saat ini tercatat sebesar 10,85 persen, dimana kemiskinan di pedesaan sebesar 15,2 persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 6,9 persen. Dia pun berharap, di 2024 kemiskinan di pedesaan bisa turun menjadi 11,2 persen.
"Lima tahun terakhir ini kemiskinan di pedesaan stuck, hanya turun 0,7 persen, walaupun kemiskinan perkotaan turun signifikan. Jadi kami ingin ada penurunan kemiskinan di pedesaan. Kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal ini termasuk berkoordinasi dengan OPD," kata Khofifah di Surabaya, Kamis (14/3).
Khofifah juga berkomitmen untuk mendongkrak IPM Jatim, yang berdasarkan data BPS tahun 2017, masuk ranking 15, atau terendah di Pulau Jawa. Langkah yang akan dilakukan adalah memperbaiki kualitas SDM dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, dimana saat ini berada di angka 7,34. Artinya masih banyak anak drop out saat SMP/MTs kelas dua semester satu. Ia berharap di 2024 menjadi 9,3 atau SMA/MA kelas satu.
"Saya mohon ketika kita berbicara peningkatan SDM dan daya saing tidak mungkin kita tidak mendongkrak IPM. Untuk itu kami akan koordinasi dengan kabupaten/ kota agar kejar paket A, B, dan C digeber sehingga percepatan bisa dilakukan signifikan," ujar Khofifah.
Gubernur perempuan pertama Jatim ini menegaskan, semua langkah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut agar terus berada di atas rata-rata nasional. Selain itu juga agar Jatim tetap menjadi daya tarik bagi investor.
"Kita akan maksimalkan seluruh energi untuk menurunkan kemiskinan terutama di desa, mempersempit kesenjangan baik di perkotaan dan pedesaan, serta menaikkan IPM Jatim di atas rata-rata nasional seperti halnya pertumbuhan ekonomi saat ini," kata Khofifah.
DPRD Jawa Timur pun membentuk Tim Pansus untuk mengawal RPJMD periode 2019-2024 tersebut. Wakil Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan, pansus tersebut akan bekerja secara efektif pasca turunnya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Masa kerja itu dihitung dari turunnya rekomendasi dari Kemendagri mendatang, dan kami masih menunggu waktu Kementerian Dalam Negeri memberikan rekomendasi. Memang, DPRD akhirnya memutuskan membentuk Pansus sebelum turunnya rekomendasi tersebut," kata dia.
Diakuinya, pembentukan ini dilakukan lebih cepat untuk percepatan pembahasan RPJMD. Mengingat, pada 17 April mendatang mayoritas anggota dewan akan disibukkan dengan kegiatan pemilu serentak. “Kita selesaikan legal formalnya hari ini sementara bekerjanya secara efektif, nanti setelah keluar rekomendasi," kata Kusnadi.
Selama belum ada rekomendasi, Pansus Pembahasan RPJMD ini akan mempelajari rancangan awal RPJMD. "Supaya lebih komprehensif, tidak terburu-buru, dan akan menyiapkan kebutuhan yang bersifat formal. Termasuk, administrasi dan pembentukan pimpinan pansus," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
