REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, Sulteng, mengimbau para pengungsi bencana gempa dan tsunami agar tidak tergiur politik uang. Di mana, kemungkinan besar akan terjadi menjelang hari pencoblosan Pemilu dan Pilpres 17 April 2019.
"Apalah artinya kalau hak suara kita digadaikan, misalnya dikasih Rp 10 ribu dengan syarat memilih salah satu calon presiden atau wakil rakyat. Uang itu tidak sebanding dengan harga diri dan nasib bapak ibu lima tahun ke depan," kata Komisioner Divisi Sosialisasi KPU Donggala Yudi saat memberikan sosialisasi kepada pengungsi di kawasan pengungsian terpadu di Kelurahan Gunung Bale, Senin (11/3).
Menurutnya, pengungsi korban bencana yang tersebar di sejumlah wilayah di Donggala merupakan sasaran empuk oknum-oknum calon anggota legislatif (caleg) maupun tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di mana, mereka tidak menutup kemungkinan berusaha meraup suara demi meraih kemenangan dengan cara curang yakni politik uang.
"Olehnya kita semua harus menjadi pemilih yang cerdas. Caranya bagaimana? cari tahu visi dan misi serta program-program capres/cawapres dan caleg baik DPRD kabupaten, provinsi, pusat dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," kata Yudi.
Selain itu ketahui riwayat hidup capres/cawapres dan caleg serta riwayat partai politik yang mengusung mereka, katanya. "Orang-orang yang saleh dan saleha, rajin ibadah contohnya salat, itu kira-kira yang layak dipilih untuk memimpin bapak-ibu,"ucapnya.
Sementara itu Ketua KPU Donggala, Unggul mengatakan sosialisasi kepemiluan kepada seluruh pemilih setiap hari dilakukan oleh KPU Donggala di berbagai wilayah.
Termasuk sosialisasi kepada pemilih di selter, tenda-tenda pengungsian dan di hunian sementara (huntara).
"Relasi (relawan demokrasi), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) kami setiap hari melakukan sosialisasi di kawasan pengungsian dan huntara," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika