Jumat 08 Mar 2019 18:31 WIB

DPRD DKI Jakarta Diharap Setuju Penjualan Saham PT Delta

Surat permohonan pelepasan saham di perusahaan bir sudah diajukan sejak 2018.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Bayu Hermawan
Aksi Dukung Pelepasan Saham Bir. Sejumlah massa PA 212 dan Jawara Betawi membubuhkan tanda tangan saat melakukan aksi di Jalan kebon Sirih, Jakarta, Jumat (8/3).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Aksi Dukung Pelepasan Saham Bir. Sejumlah massa PA 212 dan Jawara Betawi membubuhkan tanda tangan saat melakukan aksi di Jalan kebon Sirih, Jakarta, Jumat (8/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berhadap seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta segera menyetujui pelepasan saham PT Delta Djakarta Tbk. Anies mengungkapkan, surat permohonan pelepasan saham di perusahaan bir sudah diajukan sejak Mei 2018, namun belum ada tindak lanjut dari DPRD DKI Jakarta.

"Kita harap dewan akan menyetujui, dan dewan pertanggungjawabkan pada rakyat karena mereka adalah wakil rakyat," ujar Anies di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (8/3).

Anies menjelaskan, Pemprov DKI sudah mengajukan surat permohonan pelepasan saham di PT Delta sejak Mei 2018 ke DPRD DKI. Akan tetapi, hampir satu tahun, lanjut Anies, belum ada tindak lanjut dari surat permohonan tersebut. Anies menjelaskan, alasan menjual saham perusahaan bir karena dinilai tak bermanfaat bagi Jakarta.

Menurutnya, pemprov tidak seharusnya berinvestasi melainkan memaksimalkan dana yang ada di saham itu untuk pembangunan ibu kota. Anies mengatakan, Pemprov DKI memiliki dana kurang lebih Rp 1,2 triliun apabila melepas saham sebesar 26,25 persen itu. Bagi dia, dana tersebut lebih bermanfaat untuk pembangunan seperti membangun perpipaan air bersih di Jakarta.

"DKI memiliki dana kurang lebih Rp 1,2 triliun yang diparkir di perusahaan bir. Saya rasa Jakarta lebih butuh air bersih bukan air beralkohol, itu kebutuhan Jakarta hari ini," katanya.

Ia memperhitungkan, dengan dana Rp 1,2 triliun, Pemprov DKI bisa membangun minimal 100 sambungan baru air bersih. Untuk itu, dividen atau keuntungan dari saham PT Delta Djakarta Tbk per tahun sama dengan pajak tempat hiburan Alexis.

Menurutnya, sama seperti Alexis yang ditutup, jika saham perusahaan bir itu dijual tak akan berpengaruh terhadap anggaran Pemprov DKI Jakarta. Sementara, lanjut dia, Pemprov DKI baru bisa mendapatkan dividen sebesar Rp 1,2 trilun dalam kurun waktu 40 tahun.

"Dividen dari pajak atau saham ini pertahun itu rata-rata Rp 38 miliar. Itu ekuivalen dengan pajak yang dibayarkan tempat hiburan Alexis kira-kira Rp 36 miliar. Jadi Alexis ditutup enggak terasa tuh di Jakarta," jelas Anies.

Pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk merupakan janji kampanye Anies. Pada saat pemilihan gubernur (Pilgub) DKI pada 2017 lalu bersama Sandiaga Salahuddin Uno yang kini mundur sebagai wakil gubernur untuk ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden nomor urut 02.

"Kita sudah ajukan (permohonan pelepasan saham) kemudian ketua dewan menyampaikan belum diproses, sudah disampaikan ya. Kita laporkan kepada masyarakat saja karena ini bagian dari janji kami," tutur Anies.

Pada hari yang sama, massa aksi memadati depan gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka dari Brigadir Jawara Betawi 411 dan Front Pembela Islam (FPI) mendukung Anies menjual saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk.

"Bahwa saham bir yang ada di Tanah Betawi kebanyakan mudharatnya," ujar perwakilan massa aksi Panglima Komando Nasional Brigade 411 Hasan Basri di atas mobil komando, Jumat siang.

Basri mengatakan, siap mendukung gubernur dalam melepas saham tersebut. Menurut Basri, massa aksi mendesak agar DPRD DKI tidak menghambat rencana Pemprov DKI melepas kepemilikan saham bir. Ia menjelaskan, pihaknya mendesak DPRD DKI menyetujui penjualan saham di perusahaan bir. Sebab, menurut Basri, kepemilikan saham bir Pemprov DKI tidak halal dan juga tidak memberikan dampak positif pada pembangunan di Jakarta.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement