Jumat 08 Mar 2019 17:50 WIB

TKD Harap Banjir Jatim tak Pengaruhi Pemilu

TKD hentikan kampanye di daerah terimbas banjir sebagai bentuk empati.

Banjir Jatim. Kondisi banjir di wilayah Kabupaten Ponorogo dilihat dari udara, Jumat (8/3). Sebagian wilayah di Jawa Timur, antara lain Ponorogo, Madiun, Ngawi terendam banjir selama tiga hari sejak Rabu (6/3).
Foto: Antara
Banjir Jatim. Kondisi banjir di wilayah Kabupaten Ponorogo dilihat dari udara, Jumat (8/3). Sebagian wilayah di Jawa Timur, antara lain Ponorogo, Madiun, Ngawi terendam banjir selama tiga hari sejak Rabu (6/3).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur untuk pemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin berharap bencana banjir yang terjadi di wilayah setempat tidak mengganggu proses Pemilihan Umum 2019. Di Jatim, terjadi bencana yang mayoritas banjir di 15 kabupaten hingga mengakibatkan belasan ribu jiwa mengungsi dan ratusan rumah terendam.

"Pemilu semakin dekat atau hanya kurang 40 hari, dan semoga banjir di Jatim segera berakhir," ujar Ketua TKD Jatim Machfud Arifin kepada wartawan di Posko TKD Jatim di Surabaya, Jumat (8/3).

Baca Juga

Mantan Kapolda Jatim tersebut mendoakan luapan air dari sungai-sungai sekitar tidak terjadi lagi. Sehingga warga yang mengungsi segera kembali ke rumahnya masing-masing.

"Warga juga bisa memanfaatkan hak pilihnya pada Pemilu 17 April 2019," ucap purnawirawan jenderal bintang dua tersebut.

Sementara itu, Machfud Arifin menginstruksikan seluruh tim dan relawan di sejumlah daerah untuk menghentikan aktivitas kampanye sebagai wujud empati kepada para korban banjir. "Kami minta agar setop dulu kampanye. Momentumnya tidak pas dan sebagai bentuk empati ke korban banjir. Mari bantu bergotong royong untuk warga terdampak," katanya.

Selain itu, bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Jatim harus menjadi momentum memperkuat solidaritas antarsesama. "Tapi ingat, saat ikut turun membantu, jangan pakai atribut kampanye. Ini murni membantu, bukan cari suara ke kalangan korban," katanya.

Kendati kampanye dihentikan sementara, kata dia, tidak akan memengaruhi ketertarikan warga kepada pemilihan presiden. Pemilihan umum serentak digelar 17 April 2019, yakni memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD serta presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement